Senin, 1 September 2014 | 14:31 WIB
Follow Us: Facebook twitter
Peringatan dari Kecelakaan Merpati
Headline
inilah.com
Oleh: TJ Sukaryana
nasional - Rabu, 12 Juni 2013 | 10:19 WIB
Berita Terkait

INILAH.COM, Jakarta – Insiden kecelakaan pesawat Merpati Nusantara Airlines MA-60 di Bandara El Tari, Kupang, NTT, Senin 10 Juni 2013, agaknya tak hanya selesai di penjelasan Kementerian Perhubungan mengenai alasan kecelakaan. Katanya, bisa human error bisa juga karena teknis pesawat.

Analisis sementara Kementerian Perhubungan, pesawat terlalu cepat saat mendarat. Sehingga beban pesawat menjadi sangat besar hingga menyebabkan patah sayap.

Kecelakaan, apapun penyebabnya, adalah musibah. Dan, untuk kasus Merpati ini sangat memprihatinkan karena musibah ini ternyata bukan hanya sekali terjadi. Pesawat buatan Xian Aircraft Industry Co.Ltd, China itu pernah juga jatuh di Teluk Kaimana, Papua Barat.

Kecelakaan di NTT merupakan yang keenam kali menimpa pesawat itu sejak pertama kali dipakai oleh Sichuan Airlines. Insiden di Kaimana merupakan yang paling buruk karena menewaskan seluruh penumpang yang berjumlah 27 orang.

Ironisnya lagi, 'musibah' itu sudah terjadi sejak pembelian pesawat tersebut. Awalnya pesawat ini akan dibeli sebanyak 15 unit dari Xian Industry. Namun, pada akhirnya hanya delapan unit yang dibeli. Xian tidak terima dengan perubahan ini lalu kemudian menggugat Merpati.

Skema pembayarannya pun bermasalah. Merpati Nusantara bersedia menandatangani kontrak dengan klausul di antaranya, bahwa Merpati sepekat dengan harga yang ditetapkan dalam kontrak tersebut. Termasuk Spesifikasi pesawat, cara pembayaran, bahkan skema pembelian pesawat.

Namun, pemerintah kemudian meminta bahwa sistem pengadaan pesawat MA-60 diubah menjadi leasing. Ketika itu, masalah ini membuat heboh karena ternyata Kementerian Keuangan belum menyetujui SLA untuk pembelian pesawat tersebut, namun pihak Merpati sudah menandatangani kontrak dengan Xian.

Pembelian nekat kalau boleh kita bilang. Ini bisa saja dipengaruhi oknum yang ingin mengeruk keuntungan dari pengadaan pesawat tersebut. Mereka merasa paling paham tentang pembelian itu sehingga melangkahi Kementerian Keuangan sekalipun.

Dalam pembelian itu sempat disebut-sebut adanya keterlibatan Jusuf Gunawan Wangkar, bekas Staf Khusus Presiden Bidang Pangan dan Energi. Ia bahkan dituding terlibat dalam proyek pengadaan pesawat MA-60 yang juga dituding terjadi penggelembungan dana hingga US$40 juta.

Jusuf Wangkar tentu saja membantahnya dengan keras. Ia berani bersumpah tidak tahu menahu mengenai pengadaan itu. Keterlibatan Jusuf Wangkar disebut-sebut dalam sebuah siaran pers yang dikeluarkan sebuah serikat buruh sebagai staf khusus Presiden yang masih aktif di lingkungan Istana Presiden dan ikut terlibat pengadaan pesawat MA-60 untuk PT Merpati Nusantara Airlines.

Ketua Indonesia Development Monitoring Munatsir, ketika itu, menyebutkan yang menjadi broker pengadaan pesawat ini adalah bukan perusahaan yang profesional di bidangnya, yakni PT Pelangi Golf yang dipimpin Mulyadi. Perusahaan ini berkantor di kompleks Pergudangan Pluit Blok A.

"Untuk memuluskan proyek pengadaan pesawat Merpati itu, PT Pelangi Golf dibantu oleh staf khusus Presiden SBY yaitu, Jusuf Wangkar. Karena pengaruh itu, mereka bisa memenangkan pengadaan ini walaupun bisnis intinya sama sekali tidak berada di bidang penerbangan,” ungkap Munatsir.

Minus Sertifikat FAA

Persoalan MA-60 ternyata tidak berhenti sampai di sana. Belakangan diketahui bahwa pesawat ini tidak memiliki sertikat Federal Aviation Administration (FAA) atau semacam badan keselamatan penerbangan Amerika Serikat.

Sertifikat itu tentu penting karena menunjukkan kelayakan terbang sebuah pesawat. Tentu saja, kelayakan dalam versi FAA dan itu tidak menjadi syarat mutlak bagi pesawat untuk terbang. Sebab, FAA memang bukan dewa penerbangan.

Sehingga Merpati pun menganggap sertifikat itu tidak penting. Alasannya, pesawat MA-60 tidak digunakan di AS sehingga tidak perlu sertifikat itu.

Memang FAA bukan penentu. Namun, bagaimanapun badan itu berpengalaman dalam menentukan kelaikan terbang, sehingga akan lebih bagus jika MA-60 juga dinyatakan layak oleh mereka.

Persoalannya ketika itu adalah, sertifikat dari mana yang memberi kelayakan untuk terbang? Tentu saja, dari China dan Indonesia. "Sertifikasi sudah dilaksanakan oleh pemerintah China dan juga kita (Indonesia)," ujar Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Herry Bakti di Kementerian Perhubungan, Senin (10/6/2013) malam.

Cukup kredibel kah pemberi sertifikat itu? Inilah yang menjadi masalah. Sebab, jika Indonesia yang memberi sertifikat, maka itu perlu dipertanyakan. Sebab, negeri ini termasuk paling banyak mengalami kecelakaan pesawat sehingga tidak heran bila pesawat Indonesia sempat dilarang terbang ke Eropa.

Persoalan demi persoalan seharusnya menjadi pelajaran berharga, betapa sebuah kertas sertifikat bisa begitu berarti. Untuk urusan pesawat, menganggap sepele hal seperti itu sama saja dengan mempertaruhkan nyawa. Demi kepentingan segelintir pihak, jangan sampai membeli pesawat malah akhirnya membeli kendaraan maut. [tjs]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA
BERITA POPULER