Sabtu, 1 November 2014 | 05:04 WIB
Follow Us: Facebook twitter
Soal Papua, Rakyat Galau, SBY Tenang
Headline
Presiden SBY - inilah.com/Agus Priatna
Oleh: Derek Manangka
nasional - Rabu, 15 Mei 2013 | 13:11 WIB
Berita Terkait

INILAH.COM, Jakarta - Keinginan sekelompok rakyat Papua untuk memisahkan diri dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), tiba-tiba saja memiliki magnitude yang kuat. Terutama setelah gerakan separatis rakyat Papua di pengasingan bereskalasi.

Bangsa Indonesia pun terpecah dalam dua kelompok besar ketika menanggapi eskalasi tersebut. Peta politik maupun aktivitas diplomasinya, memperlihatkan gerakan pemisahan Papua bukan lagi sebuah agenda "internal" dan terbatas. Melainkan sudah menjadi salah satu agenda komunitas internasional.

Tujuannya menggembosi Indonesia agar tidak menjadi sebuah negara terkuat di dunia, khususnya di wilayah Asia Tenggara. Bahkan penggembosan terhadap Indonesia, mirip dengan yang dialami Uni Soviet dan Yugoslavia di era Perang Dingin.

Uni Soviet yang wilayahnya membentang dari Eropa Barat hingga Asia Timur, pada 1990, akhirnya pecah menjadi belasan negara merdeka. Uni Soviet bubar, yang tinggal Rusia dan kekuasaannya pun mengecil.

Kehancuran Uni Soviet disusul Yugoslavia, salah satu negara di daerah Balkan Eropa Timur, yang memiliki beberapa kesamaan dengan Indonesia. Yugoslavia yang didirikan Josef Broz Tito, merupakan sahabat proklamator RI, Bung Karno, kini tinggal menjadi sepotong negara Serbia. Sejumlah provinsi dari negara yang di 1961 menjadi tuan rumah pertama KTT Non Blok itu, kini sudah menjadi negara baru seperti Montenegro, Masedonia dan Boznia serta Herzegovina.

Dengan pembukaan kantor perwakilan OPM (Organisasi Papua Merdeka) di Oxford, Inggris, pada pertengahan April 2013 lalu, gerakan untuk memerdekakan Papua, kembali mendapat perhatian dari dunia internasional.

Gerakan itu dilihat sebagai hal yang wajar. Karena apapun alasannya, gerakan untuk menjadi sebuah negara atau bangsa merdeka merupakan bagian dari hak azasi manusia yaitu menentukan nasib diri sendiri.

Sama halnya dengan apa yang dilakukan Nelson Mandela di Afrika Selatan, ketika negara yang dihuni mayoritas penduduk kulit hitam itu, diperintah bangsa kulit putih. Sekalipun Mandela seorang tokoh kulit hitam tidak langsung menuai dukungan yang massif termasuk dari komunitasnya masyarakat kulit hitam, tetapi dunia luar akhirnya menilai perjuangannya memerdekakan Afrika Selatan, merupakan salah satu hak azasinya yang paling hakiki.

Oleh sebab itu bangsa-bangsa di dunia, terutama yang menghargai kemerdekaan berpikir dan bersuara, tidak punya alasan untuk tidak mendukung Mandela. Kekuatan itulah yang membuat Afrika Selatan, sebuah kawasan dunia yang kaya raya akan sumber daya alam seperti halnya Papua, akhirnya menjadi sebuah negara merdeka pada 1994.

Indonesia memang bukan negara penjajah di Papua. Indonesia merupakan pemilik sah atas Papua bersamaan dengan diraihnya kemerdekaan dan kedaulatan atas seluruh wilayah nusantara yang pernah dijajah Belanda. Perjuangan Indonesia mendapatkan Papua dari tangan Belanda memiliki pengorbanan yang besar.

Dibutuhkan waktu sekitar 20 tahun serta aktivitas diplomasi yang melelahkan baru Belanda mau melepas Papua sekitar 50 tahun lalu. Jadi keberadaan Indonesia di Papua, tidak sama dengan bangsa kulit putih minoritas di Afrika Selatan, yang selama ratusan tahun memerintah secara rasialis penduduk asli di Afrika Selatan itu.

Tetapi kegagalan pemerintah Indonesia membangun Papua yang wilayahnya jauh lebih luas dibanding pulau Jawa, sudah lama diartikan sebagai sebuah "bentuk penjajahan baru".

Dasar tudingan sekaligus keluhan itu adalah walaupun wilayah itu sudah kembali sejak 50 tahun lalu menjadi bagian dari NKRI, tetapi kehidupan sosial masyarakat Papua tidak banyak mengalami perubahan. Bahkan dalam skala tertentu, program Indonesianisasi atas Papua hanya melahirkan kemiskinan baru di tanah yang kaya raya itu.

Sehingga perlakuan Indonesia atas Papua disamakan dengan cara bangsa kulit putih terhadap etnis mayoritas kulit hitam di Afrika Selatan. Politik aparthaid bangsa kulit putih yang berhasil selama ratusan tahun di Afrika Selatan, disebut ikut diadopsi Indonesia untuk diterapkan di Papua.

Parahnya lagi hasil-hasil bumi yang disedot Indonesia dari Papua disebut-sebut hanya sedikit yang dikembalikan ke wilayah paling Timur itu. Sudah begitu, suburnya korupsi di luar Papua, kemudian mulai menular ke sejumlah pejabat korup di Papua, telah menimbulkan kekecewaan, kemarahan dan kecemburuan baru di masyarakat.

Di masyarakat Indonesia sendiri, tidak atau belum ada pemahaman yang sama terhadap persoalan psikologis sosial tersebut. Bahkan secara umum, bangsa Indonesia, tidak memiliki persamaan dalam persepsi dan perspektif atas masalah Papua.

Dan yang cukup mengejutkan sekaligus mengkhawatirkan, ketika bangsa Indonesia banyak yang galau akan masa depan Papua, terutama setelah OPM mulai memperoleh dukungan internasional, Presiden SBY dan aparatnya seperti tidak merasa terganggu. Presiden dan para elit kelihatannya tenang-tenang saja.

Agaknya mereka percaya bahwa kekuatan nasionalisme, pluralisme dan rasa persatuan bangsa yang dijadikan sebagai perekat dalam keberadaan Papua di NKRI, masih kuat. Padahal sejatinya tidaklah sekuat seperti yang digembar-gemborkan.

Ancaman separatisme di Papua pun, akhirnya hanya dipandang sebagai sebuah letupan dan gangguan keamanan kecil. Sebuah fenomena sosial dalam masyarakat demokratis. Pandangan ini mengental dengan merujuk pada pengalaman Indonesia ketika menghadapi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Provinsi Aceh.

Ada keyakinan yang sangat kuat pada diri Presiden SBY, yang kebetulan ikut memfasilitasi perundingan damai dengan GAM, bahwa Aceh tidak akan memisahkan diri dari Indonesia. Papua pun begitu. Papua tidak akan menjadi negara merdeka hanya karena ada perwakilan OPM di luar negeri. Sebab GAM pun pernah punya perwakilan di Swedia.

Inilah yang kemudian antara lain membuat rakyat Indonesia galau. Ibarat sebuah rumah - Indonesia sedang mengalami kebakaran di pojok Papua, namun Presiden SBY tidak terlihat melakukan inisiatif untuk memadam api yang membakar itu. Rakyat Indonesia tidak paham apa solusi Presiden Yudhoyono atas krisis Papua.

Seperti sindiran yang semakin populer di kalangan pengguna media sosial tentang Presiden Yudhoyono : "You dont know anything about what the government is doing...."

Sesungguhnya jika Presiden SBY menganggap serius ancaman OPM, dalam bulan Mei 2013 ini sudah harus terlihat gerakan konkrit yang menghalau terbentuknya negara baru di Papua.

Banyak cara yang bisa dilakukan oleh Presiden. Misalnya dengan memanggil para tokoh Papua yang pro NKRI bergabung dalam satu tim untuk menyusun strategi pencegahan berdirinya negara Papua. Penyelematan Papua jangan hanya diserahkan kepada Unit Kerja Khusus yang dipimpin Jenderal Bambang Darsono.

Para tokoh Papua itu seperti Barnabas Suebu, bekas Gubernur dan Dubes RI di Meksiko dan Fred Numberi, mantan Menteri Perhubungan, bisa ditugaskan sebagai Duta Besar Keliling untuk melakukan kontra diplomasi.

Kegiatan membentuk tim penangkal ini, boleh jadi akan memerlukan biaya yang cukup besar. Tapi sebesar apapun biaya itu, otomatis akan menjadi kecil apabila rakyat Indonesia memahami apa yang dikerjakan rezim Yudhoyono. Dan yang lebih penting lagi, kalau sudah urusan keutuhan NKRI, pemerintah seharusnya melupakan hitung-hitungan biaya. At all cost, pemerintah harus berani korban.

Hilangkan kesan bahwa Presiden ke-6 RI ini, lebih senang dan sibuk mempersiapkan diri untuk menerima penghargaan internasional "Negarawan Terbaik 2012". Apalah artinya penghargaan itu kalau di sisi lain Indonesia harus kehilangan Papua? [mdr]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
2 Komentar
orang hutan
Rabu, 23 Juli 2014 | 15:29 WIB
apa yang disampaikan dari afrika Nelson mandela itu benar karena mereka sdh alami dan kita orang papua ini bukan manusia atau binatang pihak keamanan ditangkap masyarakat papua itu coba selesaikan dgn aturan hukum masa ditangkap disiksa kasiturun di kulkas kami bukan ayam potong pelanggaran ham besar orang indonesia
Nduga_nap
Kamis, 16 Mei 2013 | 11:52 WIB
Maaf bukan sekelmpok rakyat papua itu sangat keliru seklai yang benar adalah kami rakyat papua dari sorong sampai samaray yang ingin merdeka
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA
BERITA POPULER