Rabu, 3 September 2014 | 01:51 WIB
Follow Us: Facebook twitter
Soal BBM & BLT, Beranikah PKS Keluar dari Koalisi?
Headline
Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid - (Foto: inilah.com/Agus Priatna)
Oleh: Ajat M Fajar
nasional - Selasa, 14 Mei 2013 | 17:08 WIB

INILAH.COM, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku belum memutuskan sikap resmi terkait rencana penaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Padahal, dalam rapat Sekretariat Gabungan (Setgab), Senin (13/5) malam, juga dihadiri PKS, telah menyepakati penaikan harga BBM dan penyaluran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) atau bantuan langsung tunai (BLT).

"Setgab, PKS masih terima pandangan pemerintah, sebab pihak DPR diberi waktu untuk memberikan penyikapan," ujar Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Senayan, Selasa (14/5/2013).

Menurut dia, PKS baru akan mengeluarkan sikap resminya setelah pemerintah memasukkan pengajuan besaran penaikan dan kompensasi harga BBM kepada DPR dari hasil keputusan APBN 2013.

"BLSM akan mengkaji bagaimana APBNP, penaikan BBM kalau itu diterima solusinya. Itu akan kami kaji terutama secara resmi. Kami belum mengambil sikap resmi penaikan BBM," tandasnya.

Sebelumnya, Sekretariat Gabungan (Setgab) sepakat memberikan BLSM saat menggelar rapat terkait rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Setgab yang tergabung dalam koalisi partai adalah Partai Demokrat, Golkar, PKS, PPP, PAN, dan PKB.

Pada rapat Senin malam kemarin, semua anggota Setgab hadir termasuk PKS yang biasanya tidak diundang karena cenderung berseberangan dengan kebijakan pemerintah.

Terkait dengan rencana penaikan BBM, dan penyaluran BLT, sebelumnya PKS sudah rapat internal dan sepakat untuk menolak rencana pemerintah tersebut. Bahkan, PKS mengaku sudah siap menanggung risikonya walaupun harus keluar dari koalisi atau Setgab.

"Semua sepakat ada kompensasi jangka pendek dan panjang, kan, untuk kepentingan rakyat," kata pemimpin rapat sekaligus Wakil Ketua Koalisi, Aburizal Bakrie, di Jakarta, Senin (13/5) malam.

Dana yang dianggarkan Rp13 triliun-Rp14 triliun dan diberikan kepada 62-65 juta orang. Bantuan untuk penduduk penghasilan rendah itu akan mencapai US$ 1-2 per hari atau Rp584 ribu per bulan.

Sesuai kesepakatan ini, pemerintah akan menaikkan harga premium Rp2.000 per liter menjadi Rp6.500 per liter. Sedangkan solar akan naik Rp1.500 menjadi Rp5.500. Dengan kesepakatan itu, kini tinggal Gerindra dan PDI Perjuangan yang belum sepakat dengan rencana penaikan.

Selain itu, Setgab juga sepakat mempercepat pembahasan RAPBN-P menjadi APBNP. "Menyelesaikannya dalam waktu sebulan. Kami sepakat mendukung pemerintah menurunkan subsidi BBM," kata Aburizal. Rencananya, Selasa (14/5), pemerintah akan datang ke DPR. [yeh]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA
BERITA POPULER