Sabtu, 1 November 2014 | 00:48 WIB
Follow Us: Facebook twitter
PKS vs KPK, Antara Opini Publik dan Fakta Hukum
Headline
Logo PKS dan KPK - (Foto: Istimewa)
Oleh: R Ferdian Andi R
nasional - Senin, 13 Mei 2013 | 07:30 WIB

INILAH.COM, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kini dalam posisi yang dilematis. Persoalan hukum yang menimpa mantan Presiden PKS akhirnya menjalar ke mana-mana. Kini, secara terbuka perang opini PKS dan KPK berlangsung.

Sepekan terakhir, PKS menjadi obyek pembicaraan hangat baik dalam ranah hukum maupun politik. Pemicunya, penyitaan mobil yang diduga milik bekas Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq oleh KPK. Lembaga antikorupsi itu mengklaim telah memenuhi prosedur penyitaan.

Namun sebaliknya, PKS menuding KPK tidak melalui prosedur hukum yang tepat. Situasi kian hangat, KPK secara bersamaan menyita sejumlah barang mewah pemberian tersangka Ahmad Fathanah ke sejumlah pesohor perempuan. Di sinilah polemik itu dipicu.

Tak bisa ditampik, hiruk-pikuk penanganan kasus hukum Luthfi Hasan Ishaaq ini dibumbui dengan perang opini antardua belah pihak yang berselisih; KPK dan PKS. Tentu saja, opini publik berpihak ke KPK. Sebaliknya, nada negatif tertuju ke PKS. Untuk urusan opini publik, dalam beberapa peristiwa KPK selalu unggul. Pihak yang berseberangan dengan KPK, selalu menjadi pihak yang dipersalahkan.

DPP PKS pun menempuh jalan nyata. Partai pimpinan Anis Matta ini melaporkan KPK ke Mabes Polri terkait penyitaan mobil di kantor DPP PKS. Wakil Sekjen DPP PKS Fahri Hamzah mengatakan pihaknya sama sekali tidak risau dengan citra PKS karena melaporkan KPK ke Mabes Polri. "Orang benar tidak boleh takut. Harusnya KPK yang takut karena KPK yang salah," ujar Fahri di kantor DPP PKS, Jakarta, Minggu (12/5/2013).

Pelaporan PKS ini dipicu saat awal pekan lalu (6/5/2013), Tim Penyidik KPK hendak melakukan penyitaan terhadap enam unit mobil di kantor DPP PKS yang diduga milik Luthfi Hasan Ishaaq. Penyitaan ini merupakan tindak lanjut dari penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap Luthfi Hasan Ishaaq. PKS menilai KPK tidak sesuai prosedur dalam melakukan penyitaan mobil.

Namun sebaliknya, KPK berkeyakinan, Tim Penyidik yang hendak melakukan penyitaan terhadap aset yang diduga miliki Luthfi Hasan Ishaaq sesuai dengan prosedur. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mempersilakan PKS menempuh jalur hukum. "Itu hak PKS mempersoalkan, tapi lakukan secara prosedural jangan sampai melanggar hukum," ujar Bambang.

Mempersoalkan langkah Tim Penyidik KPK ke jalur hukum merupakan langkah yang sah dalam konteks chek and balances dalam penegakan hukum. Kontrol terhadap proses penegakan hukum oleh KPK merupakan hal wajar dalam negara demokrasi. [mdr]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
51 Komentar
Budi
Jumat, 19 Juli 2013 | 13:45 WIB
Kalau kita dituduh maling, buktikan saja bahwa kita bukan maling tidak usah emosional biarlah pengadilan yang membuktikan. Kalau bersih, pasti pada akhirnya akan menang. Itu janji Allah.
afwan anwar
Kamis, 23 Mei 2013 | 08:40 WIB
ah kasihan kpk ndak berani ngusut century, meski bukti2 bgt terang benderang spt dikemukaka jk dan bpk.karena ndak punya nyali lalu cari2 kesalahan pd pks dg cari2 bukti yg smp skr tak bs ditemukan, sebaiknya kpk nyelesaikan dulu century dan hambalang jangan smp thgnya habis pd msl yg tidak bs dibuktika. hidupkanlah kpk, tapi jangan cari penghidupan di kpk.
yan
Minggu, 19 Mei 2013 | 06:59 WIB
kami masyarakat miskin dan kurang manpu hidup dinegri ini sangat cinta kpd PKS hanyak partai ini yg sangat peduli kpd masyarakat disaat ada bencana dan musibah....berjuang terus untuk bangsa ini kami mencintai mu Pks
Mas Shidik
Sabtu, 18 Mei 2013 | 10:55 WIB
BUkan soal PKS atau KPK yang menang, biarlah hukum, keadilan dan kebenaran yang menang, dengan proses hukum yang adil tanpa dipenuhi muatan politis apalagi konspirasi
eny
Sabtu, 18 Mei 2013 | 00:50 WIB
Basuki Sadewo> PKS hanya merasa diperlakukan tak adil oleh KPK... presiden partai langsung sj ditangkap tanpa pemeriksaan sebelumnya. sedang ketua umum demokrat dan andi malarangeng meski sdh status tersangka,masih saja bebas melenggang.padahal nama mereka berdua sdh sering disebut nazarudin,dan kasus mereka lebih duluan masuk ke KPK,daripada kasus impor daging sapi
zudi dwi purnomo
Jumat, 17 Mei 2013 | 14:17 WIB
pelajaran hukum dan politik yang menarik....silahkan masing-masing pihak melakukan dengan cara yang elegan
ahim
Kamis, 16 Mei 2013 | 22:43 WIB
kita tunggu tgl mainnya
edy s
Kamis, 16 Mei 2013 | 10:46 WIB
memang repot hidup di negeri yang penduduknya banyak yang buta huruf... apalagi masalah hukum... PKS melaporkan secara hukum ke Mabes Polri adalah untuk mendidik masyarakat taat hukum... daripada main hakim sendiri... ancur leburlah negeri ini.. coba liat kasus main hakim sendiri di beberapa daerah... siapa yg rugi..? biarlah proses hukum berjalan apa adanya.. nggak usah komentar yg macem2...wong komentarnya juga nggak berbobot...
joko
Kamis, 16 Mei 2013 | 04:45 WIB
Demokrasi adalah sistem yang rusak, karena berkompromi masalah hukum ( jual beli ). adapun PKS mau memperbaiki negri dari dalam lumpur adalah mustahil karena PKS adalah bagian dari Demokrasi yang nyata nyata ( demokrasi ) merusak, dan mengabaikan dan menolak 3 ayat Alloh.
Bahar
Rabu, 15 Mei 2013 | 12:39 WIB
Biarlah waktu yang akan menjawab, semua orang berpeluang untuk salah termasuk KPK... yang perlu kt Ingat kebenaran berdiri diatas segalanya bukan opini PUBLIk...
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA
BERITA POPULER