Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 1 Maret 2015 | 09:54 WIB
Hide Ads

OPM Buka Perwakilan di Oxford

Pemerintah Dinilai tak Bisa Cegah Papua Merdeka

Oleh : Agus Rahmat | Senin, 6 Mei 2013 | 05:50 WIB
Pemerintah Dinilai tak Bisa Cegah Papua Merdeka
Wakil Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang - (Foto : istimewa)

INILAH.COM, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR (membidangi luar negeri) Agus Gumiwang menolak anggapan kalau pemerintah Indonesia kecolongan dengan berdirinya kantor perwakilan Papua Merdeka di Oxford Inggris.

Agus mengatakan, persoalan ini sudah diwanti-wanti oleh Komisi I DPR sejak awal. Namun, pemerintah tidak menanggapi dengan serius.

"Ini bukan kecolongan, tapi sepertinya pemerintah tidak mampu mencegah ini. Ketika rapat kerja dengan pemerintah, komisi I sudah mengingatkan akan adanya gerakan sistematis termasuk kegiatan Beni Wenda cs untuk membuka perwakilan Papua Merdeka," jelas Agus dalam keterangan resminya, Senin (6/5/2013).

Agus terkejut ketika muncul informasi ini. Apalagi, belakangan dia mendapat laporan kalau Wali Kota Oxford Mohammed Abbasi langsung memberi sambutan dan pemotongan pita pembukaan kantor Papua Merdeka ini. Bagi dia, ini adalah hal yang berbahaya.

"Saya mendapat laporan bahwa acara peresmian kantor perwakilan tersebut dihadiri oleh Wali Kota Oxford, bahkan Wali Kota Oxford menggunting pita dan memberikan sambutan. Saya ingin saya sampaikan, kalau laporan ini benar, adalah kekhawatiran saya kalau suatu saat Wali Kota Oxford tersebut menjadi menteri bahkan perdana menteri di Inggris," jelas politikus Partai Golkar ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, Papua Merdeka membuka kantor perwakilan resmi mereka di Oxford, Inggris. Pembukaan kantor itu direstui langsung oleh Wali Kota Oxford Mohammed Abbasi dan anggota parlemen Andrew Smith serta mantan wali Kota Oxford, Elise Benjamin.

Keberpihakan Smith tersebut merupakan yang kesekian kalinya ditunjukkan kepada publik terhadap Papua Merdeka. Smith adalah pendiri sekaligus ketua forum Anggota Parlemen Internasional untuk Papua Barat (IPWP).

Kantor di Oxford tersebut, sebagaimana dirilis freewestpapua.org, diresmikan pada 28 April 2013 lalu. Disebutkan, keberadaan kantor itu akan semakin memperkuat upaya kampanye kemerdekaan Papua.

Sebab, dengan adanya kantor berarti akan bertambah pula staf yang bekerja di sana. Dari kantor inilah, mereka akan mengkoordinasikan gerakan dengan kantor pusat mereka di Port Moresby, Papua Nugini.

Dalam peresmian tersebut, Andrew Smith menyatakan komitmennya untuk mendukung gerakan Papua Merdeka. Wali Kota Oxford juga menyatakan hal serupa saat menggunting pita. Peresmian juga dihadiri oleh perwakilan dari Papua, Jennifer Robinson and Charles Foster dari International Lawyers for West Papua (ILWP), mahasiswa Oxford University, serta pendukung Papua Merdeka yang ada di Inggris dan Belanda. [gus]

Berita Terkait Lainnya

14 Komentar

Image Komentar
HERY MANTO - Rabu, 29 Mei 2013 | 17:40 WIB
Indonesia udah terlambat,i love papua.
Image Komentar
EDY LUCKY - Kamis, 23 Mei 2013 | 06:14 WIB
Saya perlu bukti pak sby turun tangan langsung mengenai masalah ini jangan hanya bicara saya prihatin.. emang namanya udah ganti dari pak sby menjadi prihatin...? jangan melakukan pembiaran untuk masalah ini lho pak, ini sangat-sangat serius.!!!!
Image Komentar
ANDI - Senin, 20 Mei 2013 | 13:52 WIB
Bangsa papua mereka kerja keras perjuangan diplomat luar negeri tujuan lepas dari nkri lebih baik kasi merdeka saja karena potensi papua begitu banyak, alangka baik nkri adalan orang tua dari papua saja...............!
Image Komentar
YUDI DJOHAN - Selasa, 7 Mei 2013 | 14:52 WIB
Secepatnya pemerintah bersikap tegas kepada negara inggris melalui dubesnya di indonesia dan kirim nota keberatan atas dibuka kantor opm di inggris. jangan biarkan papua lepas dari nkri, ingat jangan sampai masalah timtim terulang lagi di daerah papua.
Image Komentar
NANANG - Selasa, 7 Mei 2013 | 13:28 WIB
Selamat siang, sebenarnya yang bikin ulah mengenai kasus-kasus pelanggaran ham yang sangat berat berasal dari diplomat asing itu sendiri. termasuk diplomat asing yang dulunya timor-timur. diplomat asing sudah lama dibuat kasus-kasus pelanggaran ham yang sangat berat sejak zaman presiden bapak soekarno hingga sekarang dengan presiden bapak sby. dimana kedamaian dan kemerdekaan bangsa indonesia ketika negara-negara yang pernah jajah bangsa indonesia? apakah tandatangan yang pernah ditandatangani sama negara-negara yang pernah jajah bangsa indonesia hanya dicorat-coret di kertas saja? atau apakah tandatangan yang pernah ditandatangani sama negara-negara yang pernah jajah bangsa indonesia ( nkri )sebagai tanda keseriusan negara-negara yang pernah jajah bangsa indonesia untuk kedamaian, kemerdekaan dan tidak mengganggu bangsa indonesia ( nkri )lagi? diplomat asing mengadudomba rakyat indonesia.

Kirim Komentar

Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab. INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.