Jumat, 25 April 2014 | 04:16 WIB
Follow Us: Facebook twitter
OPM Buka Perwakilan di Oxford
Pemerintah Dinilai tak Bisa Cegah Papua Merdeka
Headline
Wakil Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang - (Foto : istimewa)
Oleh: Agus Rahmat
nasional - Senin, 6 Mei 2013 | 05:50 WIB
Berita Terkait

INILAH.COM, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR (membidangi luar negeri) Agus Gumiwang menolak anggapan kalau pemerintah Indonesia kecolongan dengan berdirinya kantor perwakilan Papua Merdeka di Oxford Inggris.

Agus mengatakan, persoalan ini sudah diwanti-wanti oleh Komisi I DPR sejak awal. Namun, pemerintah tidak menanggapi dengan serius.

"Ini bukan kecolongan, tapi sepertinya pemerintah tidak mampu mencegah ini. Ketika rapat kerja dengan pemerintah, komisi I sudah mengingatkan akan adanya gerakan sistematis termasuk kegiatan Beni Wenda cs untuk membuka perwakilan Papua Merdeka," jelas Agus dalam keterangan resminya, Senin (6/5/2013).

Agus terkejut ketika muncul informasi ini. Apalagi, belakangan dia mendapat laporan kalau Wali Kota Oxford Mohammed Abbasi langsung memberi sambutan dan pemotongan pita pembukaan kantor Papua Merdeka ini. Bagi dia, ini adalah hal yang berbahaya.

"Saya mendapat laporan bahwa acara peresmian kantor perwakilan tersebut dihadiri oleh Wali Kota Oxford, bahkan Wali Kota Oxford menggunting pita dan memberikan sambutan. Saya ingin saya sampaikan, kalau laporan ini benar, adalah kekhawatiran saya kalau suatu saat Wali Kota Oxford tersebut menjadi menteri bahkan perdana menteri di Inggris," jelas politikus Partai Golkar ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, Papua Merdeka membuka kantor perwakilan resmi mereka di Oxford, Inggris. Pembukaan kantor itu direstui langsung oleh Wali Kota Oxford Mohammed Abbasi dan anggota parlemen Andrew Smith serta mantan wali Kota Oxford, Elise Benjamin.

Keberpihakan Smith tersebut merupakan yang kesekian kalinya ditunjukkan kepada publik terhadap Papua Merdeka. Smith adalah pendiri sekaligus ketua forum Anggota Parlemen Internasional untuk Papua Barat (IPWP).

Kantor di Oxford tersebut, sebagaimana dirilis freewestpapua.org, diresmikan pada 28 April 2013 lalu. Disebutkan, keberadaan kantor itu akan semakin memperkuat upaya kampanye kemerdekaan Papua.

Sebab, dengan adanya kantor berarti akan bertambah pula staf yang bekerja di sana. Dari kantor inilah, mereka akan mengkoordinasikan gerakan dengan kantor pusat mereka di Port Moresby, Papua Nugini.

Dalam peresmian tersebut, Andrew Smith menyatakan komitmennya untuk mendukung gerakan Papua Merdeka. Wali Kota Oxford juga menyatakan hal serupa saat menggunting pita. Peresmian juga dihadiri oleh perwakilan dari Papua, Jennifer Robinson and Charles Foster dari International Lawyers for West Papua (ILWP), mahasiswa Oxford University, serta pendukung Papua Merdeka yang ada di Inggris dan Belanda. [gus]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
14 Komentar
hery manto
Rabu, 29 Mei 2013 | 17:40 WIB
indonesia udah terlambat,I LOVE PAPUA.
Edy Lucky
Kamis, 23 Mei 2013 | 06:14 WIB
SAYA PERLU BUKTI pak SBY TURUN TANGAN LANGSUNG MENGENAI MASALAH INI JANGAN HANYA BICARA SAYA PRIHATIN.. Emang namanya udah ganti dari pak SBY menjadi PRIHATIn...? Jangan melakukan PEMBIARAN untuk masalah ini lho pak, ini sangat-sangat serius.!!!!
andi
Senin, 20 Mei 2013 | 13:52 WIB
Bangsa Papua mereka kerja Keras Perjuangan diplomat luar negeri tujuan Lepas dari NKRI lebih baik kasi Merdeka saja karena potensi papua begitu banyak, alangka baik NKRI adalan Orang Tua dari Papua saja...............!
yudi djohan
Selasa, 7 Mei 2013 | 14:52 WIB
secepatnya pemerintah bersikap tegas kepada negara Inggris melalui Dubesnya di Indonesia dan kirim nota keberatan atas dibuka kantor OPM di Inggris. jangan biarkan Papua lepas dari NKRI, ingat jangan sampai masalah TIMTIM terulang lagi di daerah Papua.
Nanang
Selasa, 7 Mei 2013 | 13:28 WIB
Selamat Siang, Sebenarnya yang bikin Ulah mengenai Kasus-kasus pelanggaran HAM yang sangat berat berasal dari Diplomat Asing itu sendiri. Termasuk Diplomat Asing yang dulunya Timor-timur. Diplomat Asing sudah lama dibuat kasus-kasus pelanggaran HAM yang sangat berat sejak Zaman Presiden Bapak Soekarno hingga sekarang dengan Presiden Bapak SBY. Dimana Kedamaian dan Kemerdekaan Bangsa Indonesia ketika negara-negara yang pernah jajah Bangsa Indonesia? Apakah tandatangan yang pernah ditandatangani sama negara-negara yang pernah jajah Bangsa Indonesia hanya dicorat-coret di Kertas saja? atau Apakah tandatangan yang pernah ditandatangani sama negara-negara yang pernah jajah Bangsa Indonesia ( NKRI )sebagai tanda keseriusan negara-negara yang pernah jajah Bangsa Indonesia untuk Kedamaian, Kemerdekaan dan tidak mengganggu Bangsa Indonesia ( NKRI )Lagi? Diplomat Asing mengadudomba Rakyat Indonesia.
dulgepuk
Selasa, 7 Mei 2013 | 12:43 WIB
SAYA SIAP MELAKSANAKAN OPERASI SEPANJANG TAHUN UNTUK MEMBASMI PARA OPM DEMI TEGAKNYA NKRI.
Oasis
Selasa, 7 Mei 2013 | 10:56 WIB
Sulit melihat Indonesia ini tetap utuh sebagai NKRI jika kondisi-kondisi seperting kerap terjadi pada akhir-akhir ini seperti misalnya kasus kasus pelanggaran hukum dan keadilan yang tidak ada penyelesaiannya yang JELAS, NYATA dan BERKEADILAN. Penolakan Putusan MA oleh seseorang, Perusakan Rumah-rumah Ibadah oleh kelompok kecil masyarata yang tidak jelas keberadaannya, hukuman atas kasus Korupsi dan masih banyak kasus lain yang tidak jelas status hukumnya. Sngat Berbahaya bagi IBU PERTIWI tolong marilah kita Revitalisasi lagi arti kebersamaan kita sebagai Indonesia NKRI itu, Satu Jiwa, Satu Semangat, Satu Visi, Satu Missi dan SATU BANGSA SATU TANAH AIR SATU NEGARA NKRI.
Wong nDeso
Senin, 6 Mei 2013 | 21:42 WIB
Bagian dari Propaganda MEE untuk ikut menikmati Emas dan mineral lain di Papua (Indonesia), Intelejen, Tantowi meyakini tidak ada dampak berarti/gagal, betul nihh?? Nanti kalau di Jerman jadi buka, terus berantai apa yang kau bilang mr Marty Menlu??? sudah diingatkan DPR ngga ditanggapi, kalau sdh begini iyussssss?
mata
Senin, 6 Mei 2013 | 16:39 WIB
Lepas saja dri pada pusing jadi nanti gantung diri.kalo indonesia keluar dr papua scr hormat lebih baik mengakui kemerdekaan papua saja kalo tidk mka indo akan keluar scr tdk hormat sama sepwrti waktu timor leste merdeka....dunia udah tau kejahatan indonesia waktu timor leste masih bgin nkri jd indonesia skrang ingin bohon soal papua lagi tpi sdah terlmbat...dunia hanya tunggu waktu utk memberikan kmerdekaan untuk papua..
mars
Senin, 6 Mei 2013 | 16:14 WIB
papua lepas nggak apa??? yg penting demokrat di tanganku...
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA
BERITA POPULER