Sabtu, 1 November 2014 | 11:34 WIB
Follow Us: Facebook twitter
DPRD Sahkan Perda Kawasan Tanpa Rokok di Bali
Headline
(Foto: Ilustrasi)
Oleh: Dewa Putu Sumetra
nasional - Kamis, 2 Mei 2013 | 06:11 WIB
Berita Terkait

INILAH.COM, Badung - Sidang paripurna penutupan masa persidangan DPRD Badung, Bali, akhirnya mengesahkan perda kawasan tanpa rokok (KTR) yang berlaku di kawasan Badung, baik di kantor pemerintahan maupun perhotelan.

Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Bali, Titik Suhariyati menyambut posittif dengan disahkannya perda KTR tersebut. Awalnya ia ragu perda KTR di Kabupaten Badung bisa segera di sahkan. Sebab, kawasan Badung yang menjadi sentra pariwisata perlu memikirkan berbagai aspek sebelum mengesahkan peraturan yang dinilainya mengandung edukasi.

"Kami menyambut baik DPRD Badung telah mengesahkan perda tersebut. Kami mengharapkan dengan perda ini akan dapat menekan konsumsi rokok. Dan diharapkan juga pada anak-anak terlindung dari bahaya rokok," ujarnya, ketika ditemui usai pengesahan perda KTR di DPRD Badung, Rabu (1/5/2013).

Titik mengaku sependapat, jika KTR bukan serta-merta melarang orang untuk merokok. "Pengertian KTR ini sebenarnya sangat simple, jangan merokok di kawasan-kawasan tertentu, seperti sekolah, pusat layanan kesehatan dan yang lainnya. Kalau mau merokok silakan di tempat yang sudah disediakan," tegasnya.

Sementara Wakil Bupati Badung, I Ketut Sudikerta juga menyampaikan, apresiasi yang mendalam atas kerja keras serta pengertian dan kerja sama segenap anggota dewan Kabupaten Badung. Sehingga seluruh tahapan dan agenda persidangan pada masa persidangan pertama sampai akhir dapat terselesaikan dengan baik.

"Ditetapkannya lima ranperda ini menjadi perda sekaligus membuktikan bahwa antara eksekutif dan legeslatif di Kabupaten Badung memiliki kerangka berpikir serta pemahaman yang sama dalam upaya menyikapi berbagai perkembangan, tuntutan, harapan serta dinamika masyarakat yang terjadi di Kabupaten Badung," katanya.

Pemerintah dan dewan badung, kata Sudikerta, telah memiliki suatu pemahaman yang sama, bahwa pada setiap proses pembahasan ranperda menjadi perda, diperlukan adanya kajian-kajian yang komprehensif dan mendalam dari berbagai aspek kehidupan.

"Kajian ini tidak saja mencakup aspek legal formal, melaikan juga aspek sosial-ekonomi, budaya dan berbagai aspek lainnya yang terkait dengan kehidupan masyarakat Kabupaten Badung secara menyeluruh," imbuhnya.

Menurut Sudikerta, pengesahan Perda KTR ini untuk menjamin kepastian hukum kepada aparat penegak hukum maupun instansi teknis lingkup Kabupaten Badung dalam melaksanakan pelayanan serta pengendalian dan pembinaan kepada masyarakat.

Selain perda KTR, DPRD Badung juga mengesahkan rancangan perda menjadi perda yaitu perda tanggung jawab sosial perusahaan, pengelolaan sampah, perizinan usaha bidang perindustrian dan retribusi izin tempat penjualan Minuman Beralkohol. Sebelumnya kelima perda telah dilakukan pembahasan-pembahasan yang intensif melalui rapat konsultasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Badung. [ton]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA
BERITA POPULER