Jumat, 24 Oktober 2014 | 19:41 WIB
Follow Us: Facebook twitter
Panwas Tuban Temukan Kalender Caleg di Sekolah
Headline
(Foto: beritajatim.com)
Oleh:
nasional - Kamis, 25 April 2013 | 05:37 WIB

INILAH.COM, Tuban - Meski baru selesai tahap pendaftaran untuk para Calon Legeslatif (Caleg) dari semua Partai Politik petugas dari Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten (Panwaskab) Tuban telah menemukan adanya dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Caleg, Rabu (24/04/2013).

Dugaan pelanggaran dalam melakukan kampanye tersebut diduga dilakukan oleh Hadi Tugur, selaku Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Tuban yang juga sekaligus menjadi Rektor Universitas PGRI Ronggolawe (Unirow).

Pasalnya calon legislatif DPR RI yang maju melalui Partai Demokrat Dapil 9 wilayah Tuban dan Bojonegoro ini diduga menyebarkan kalender yang bermuatan kampanye kepada para guru.

Dari sejmlah informasi yang berhasil dihimpun beritajatim.com, kalender yang berisi foto Hadi Tugur, yang menjadi Caleg DPR RI Dapil 9 itu menyebar melalui sejumlah Kepala Sekolah dan Anggota PGRI yang kebanyakan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan juga di sejumlah sekolah yang ada di Tuban.

Dalam kalender yang telag beredar dan terpampang foto Caleg tersebut juga disertakan biodata lengkap Hadi Tugur, pengalaman organisasi serta jabatan yang pernah diembannya. Tak hanya itu juga terdapat kata-kata yang dicetak dengan huruf besar yaitu "CAH JONEGORO WONG TUBAN...YES!!!,".

Dengan adanya temuan tersebut petugas Panwaskab Tuban telah melakukan tindakan dengan melakukan penyelidikan atas kasus temuan itu dengan mengamankan kalender yang telah tersebar. Saat ini pihak Panwaskab tengah melakukan pemeriksaan terhadap 4 saksi yang berasal dari Kecamatan Rengel dan 1 saksi dari Kecamatan Soko.

"Kita saat ini masih melakukan pemeriksaan kepada saksi, diantaranya dari Pengurus PGRI Kecamatan Rengel," jelas Edy Toyibi, Kepala Divisi Penindakan Pelanggaran Panwaskab Tuban.

Ia menegaskan, apabila benar terbukti kalender itu mempunyai unsur kampanye, maka Bacaleg tersebut bisa dijerat dengan UU no 8 tahun 2012. Dimana dalam point 1 H disebutkan, larangan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan, serta dalam poin 2 e yang menyebutkan larangan untuk menyertakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam kegiatan kampanye pemilu.

"Ancamannya pidana 2 tahun ditambah denda 24 juta. Sementara itu kita besuk rencana juga masih akan melakukan pemeriksaan saksi lain," pungkasnya.[beritajatim.com]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA
BERITA POPULER