Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 2 Maret 2015 | 03:17 WIB
Hide Ads

Peraturan KPU No 13/2013 Diprotes

Oleh : Silviana Ramadhani | Jumat, 19 April 2013 | 11:03 WIB
Peraturan KPU No 13/2013 Diprotes
Komisi Pemilihan Umum (KPU) - (Foto : inilah.com)

INILAH.COM, Jakarta - Puluhan orang yang mengatasnamakan Forum DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghapus peraturan KPU Nomor 13 pasal 9 i ayat 2.

"Ini kan bukan kewenangan KPU. Sepemahaman kami, kewenangan KPU adalah membuat jadwal, memeriksa kelengkapan pendaftaran, dan yang lainnya, bukan meminta kami mundur dari DPRD maupun partai," kata Ginidie, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, di depan kantor KPU, Jakarta, Jumat (19/4/2013).

Jika tuntutannya tidak dipenuhi, Ginidie mengancam akan mendatangkan massa dengan jumlah yang lebih besar. Hal ini lantaran ia dan anggota forum merasa hak politiknya dirampas. "Ini sama saja meminta kami bunuh diri, dan kami tidak mau bunuh diri sebelum dijemput oleh Yang Maha Kuasa," ucap calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Golongan Karya itu.

Sebagaimana diberitakan, dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 19 i ayat 2 berbunyi, "Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan melampirkan surat persetujuan pimpinan partai politik asal."

Setiap balon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang partai politiknya tidak lolos sebagai peserta pemilu 2014 dan mencalonkan diri dengan menggunakan partai politik yang berbeda, maka harus melampirkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota partai politik asal.

Dalam surat pernyataan pengunduran diri yang ditandatangani bakal calon harus dilengkapi dengan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. [rok]

Tag :

Berita Terkait Lainnya

4 Komentar

Image Komentar
HELMIJAMHARIS - Selasa, 18 Juni 2013 | 08:51 WIB
Kpu jalan terus, krn dlm dunia perpolitikan, setiap aturan mesti dipermasalahkan kalau merugikan kepentingannya.
Image Komentar
AGUSTIARLORPIN@YAHOO.CO.ID - Kamis, 2 Mei 2013 | 08:41 WIB
Menurut hemar saya kpu berhak membuat aturan karna pelaksana pemilu di indonesia,kenapa kok caleg pada takut apakah caleg siap atau tidak untuk mengemban aspirasi pendukungnya,bravo kpu rakyat mendukung
Image Komentar
ISMAIL GOBEL - Rabu, 24 April 2013 | 15:25 WIB
Yah.... keterlaluan juga.. masa sdh jadi anggota partai lain ndk mau mengundurkan diri, jgn serakah lah.. klo mau pertahankan jabatan ya jgn lawan aturan dong... jangan nyalek di partai lain..
Image Komentar
YUNSYADA - Jumat, 19 April 2013 | 11:48 WIB
Setuju pak! kpu memang dzalim dan diskriminatif dalam membuat peraturan dan lebih parah lagi selalu menabrak uu dan aturan yg lebih tinggi.

Kirim Komentar

Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab. INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.