Selasa, 16 September 2014 | 16:25 WIB
Follow Us: Facebook twitter
Peraturan KPU No 13/2013 Diprotes
Headline
Komisi Pemilihan Umum (KPU) - (Foto : inilah.com)
Oleh: Silviana Ramadhani
nasional - Jumat, 19 April 2013 | 11:03 WIB

INILAH.COM, Jakarta - Puluhan orang yang mengatasnamakan Forum DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghapus peraturan KPU Nomor 13 pasal 9 i ayat 2.

"Ini kan bukan kewenangan KPU. Sepemahaman kami, kewenangan KPU adalah membuat jadwal, memeriksa kelengkapan pendaftaran, dan yang lainnya, bukan meminta kami mundur dari DPRD maupun partai," kata Ginidie, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, di depan kantor KPU, Jakarta, Jumat (19/4/2013).

Jika tuntutannya tidak dipenuhi, Ginidie mengancam akan mendatangkan massa dengan jumlah yang lebih besar. Hal ini lantaran ia dan anggota forum merasa hak politiknya dirampas. "Ini sama saja meminta kami bunuh diri, dan kami tidak mau bunuh diri sebelum dijemput oleh Yang Maha Kuasa," ucap calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Golongan Karya itu.

Sebagaimana diberitakan, dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 19 i ayat 2 berbunyi, “Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan melampirkan surat persetujuan pimpinan partai politik asal.”

Setiap balon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang partai politiknya tidak lolos sebagai peserta pemilu 2014 dan mencalonkan diri dengan menggunakan partai politik yang berbeda, maka harus melampirkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota partai politik asal.

Dalam surat pernyataan pengunduran diri yang ditandatangani bakal calon harus dilengkapi dengan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. [rok]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
4 Komentar
helmijamharis
Selasa, 18 Juni 2013 | 08:51 WIB
KPU jalan terus, krn dlm dunia perpolitikan, setiap aturan mesti dipermasalahkan kalau merugikan kepentingannya.
agustiarlorpin@yahoo.co.id
Kamis, 2 Mei 2013 | 08:41 WIB
menurut hemar saya KPU berhak membuat aturan karna pelaksana pemilu di indonesia,kenapa kok caleg pada takut apakah caleg siap atau tidak untuk mengemban aspirasi pendukungnya,Bravo KPU Rakyat mendukung
ismail gobel
Rabu, 24 April 2013 | 15:25 WIB
yah.... keterlaluan juga.. masa sdh jadi anggota partai lain ndk mau mengundurkan diri, jgn serakah lah.. klo mau pertahankan jabatan ya jgn lawan aturan dong... jangan nyalek di partai lain..
yunsyada
Jumat, 19 April 2013 | 11:48 WIB
Setuju pak! KPU memang dzalim dan diskriminatif dalam membuat peraturan dan lebih parah lagi selalu menabrak UU Dan aturan yg lebih tinggi.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA
BERITA POPULER