Jumat, 31 Oktober 2014 | 23:21 WIB
Follow Us: Facebook twitter
Akil: Putusan MK Pasal 197 KUHAP Tak Berlaku Surut
Headline
Ketua MK Akil Mochtar - (Foto: inilah.com/Ardhy Fernando)
Oleh: Renny Sundayani
nasional - Sabtu, 13 April 2013 | 01:17 WIB
Berita Terkait

INILAH.COM, Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar menegaskan bahwa putusan MK tanggal 22 November 2012 terkait Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak berlaku surut.

Kembali dipaparkan Akil, Jumat (12/4/2013) bahwa putusan MK yang diketok Mahfud MD 22 November 2012 silam berbunyi "pasal 197 ayat (2) huruf k KUHAP bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila diartikan putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP mengakibatkan putusan batal demi hukum".

Dengan artian putusan MK itu menyatakan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP itu dianggap tidak ada. Karena itu dalam Pasal 197 ayat (2) Kuhap apabila putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP putusan tidak batal demi hukum.

Namun yang harus ditegaskan, lanjut Akil bahwa putusan MK tersebut tidak berlaku surut.

"Putusan MK itu tidak berlaku surut dan berlaku Kedepan, sejak putusan itu diucapkan," imbuhnya.

Lanjut Akil bahwa Undang-undang MK pasal 47, menegaskan bahwa putusan MK tidak berlaku surut (asas retroaktif). Efek berlakunya putusan MK bersifat prospektif ke depan (forward looking) dan tidak retroaktif ke belakang (backward looking).

Hal tersebut sekaligus membantah pernyataan ketua MK sebelumnya Mahfud MD yang menyatakan putusan MK terkait uji materi pasal 197 huruf ayat 1 Huruf k KUHAP, tidak berlaku surut.

"Kan yang bilang itu UU MK pasal 47 bukan saya bukan pak mahfud, itu yang bilang kan UU MK, dan kita harus taat azas" tegasnya

Diterangkan Akil Putusan MK tersebut,berlaku untuk putusan-putusan pemidanaan kedepan setelah 22 November 2012. Bahwa sebelum ada putusan MK, putusan pemidanaan yang tak mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kuhap adalah batal demi hukum.

Namun sejak ada putusan MK kedepan putusan pemidanaan yang tak mencantumkan ketentuan tersebut maka tidak batal demi hukum.

"Jadi sebenarnya tidak harus jadi masalah sih," pungkasnya. [gus]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA
BERITA POPULER