Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 27 Mei 2015 | 22:46 WIB
Hide Ads

RUU Advokat Dinilai tak Akomodasi Advokat

Oleh : Renny Sundayani | Kamis, 11 April 2013 | 00:10 WIB
RUU Advokat Dinilai tak Akomodasi Advokat
Rancangan Undang-Undang (RUU) Advokat - (Foto: ilustrasi)

INILAH.COM, Jakarta - Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Jawahir Thontowi angkat bicara soal rancangan undang-undang (RUU) advokat yang kini tengah disempurnakan oleh Panitia Kerja (Panja) RUU advokat DPR.

Menurut Jawahir, dalam siaran persnya, Rabu (10/4/2013) bila dibandingkan antara keberadaan UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat dengan RUU advokat, maka terdapat perbedaan yang sangat signifikan.

"Pertama, UU No. 18 Tahun 2003 jauh lebih menjamin kepastian hukum, tidak saja dalam pengaturan hak kewajiban, kewenangan, pengawasan, honorarium dan juga bantuan hukum cuma-cuma, melainkan juga terkait dengan struktur keorganisasian, kepemimpinan dan juga pengawasan," paparnya.

Selain itu harapan kemanfaatan dalam keadilan dari UU No. 18 Tahun 2003 jauh lebih terjamin secara hukum dan substantif.

"Sementara itu RUU advokat versi Februari 2013 menimbulkan ketidakpastian hukum," cetusnya.

Pasalnya secara faktual RUU advokat menghilangkan beberapa hal yang sangat penting, seperti kedudukan organisasi induk semacam Indonesia Bar Association yang mewakili kekuasaan tunggal dari 8 organisasi advokat.

Selain itu RUU advokat juga mengilangkan pengaturan honorer, bantuan hukum cuma-cuma atau pro-bono.

"Penghilangan-penghilangan pasal-pasal tersebut justru mengakomodasi nilai-nilai universalitas yang keberadaan peran dan status advokat pada konteks sosial saat ini sangat diperlukan," paparnya.

Dirinci Jawahir, dengan dihilangkannya bantuan hukum cuma-cuma membuat advokat nantinya tak memiliki tingkat kepekaan sosial dan ekonomi yang tinggi.

Selain itu timbul kesan adanya penghindaran tanggung jawab korporasi sosial termasuk peran perguruan tinggi yang memiliki Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) di setiap fakultas hukum.

Sehingga, menurutnya, menjadi penting diperjuangkan tentang RUU advokat yang menjamin kepastian hukum dari substansi hukum, organisasi penyelenggara pendidikan yang memiliki legitimasi yang kompeten sebagai organisasi federatif dari kedelapan organisasi advokat.

"Aspek lain yang hendaknya dipastikan posisi, honor, atau konpensasi, bantuan hukum cuma-cuma harus tetap berada di dalam RUU. Perlu ditambakan dalam RUU advokat adalah tentang visi, misi dan tujuan, kurikulum yang responsif dan progresif, monitoring evaluasi dan penjamin mutru yang termasuk kepastian institusi pemberi sertifikat izin berpraktik advokat," tutupnya.

Pendapat senada diungkapkan Guru Besar dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Air Langga Surabaya, Muchammad Zaidun.

Menurutnya, etika dan standar profesi mensyaratkan advokat mempunyai kompetensi khusus, kode etik profesi dan standar profesi, berhimpun dalam satu organisasi profesi, serta memiliki lembaga yang menegakkan etik dan standar profesi.

Dalam upaya menetapkan kompetensi yang khas, imbuhnya, maka organisasi profesi memiliki kegiatan yang melakukan pendidikan profesi dan dilaksanakan sesuai dengan kepentingan kompetensi yang bersandarkan pada kompetensi, etika profesi, standaer profesi, dan sejumlah ketentuan lainnya.

Secara umum, imbuh Muchammad Zaidun, beberapa prinsip tersebut telah tercermin dalam UU advokat dan kote etik profesi.

Pasalnya, kedua ketentuan itu telah diimplementasikan dalam beberapa langkah sesuai mekanisme, mulai dari penerapan pendidikan, hingga tindakan pemberian sanksi kepada advokat yang dinyatakan melanggar aturan.

"Namun demikian, untuk merawat dan mengembangkan kompetensi, sepanjang yang saya tahu, belum dilaksanakan program continuing legal education (CLE) sebagaimana dilaksanakan American BAR Association dan Australian BAR Association," pungkasnya. [gus]

0 Komentar

Belum ada komentar untuk berita ini.

Kirim Komentar

Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab. INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.