Senin, 21 April 2014 | 03:56 WIB
Follow Us: Facebook twitter
PDIP Tunggu MK Soal Judicial Review UU Pilpres
Headline
IST
Oleh: Marlen Sitompul
nasional - Jumat, 5 April 2013 | 22:05 WIB
Berita Terkait

INILAH.COM, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait judicial review atas Undang-undang (UU) No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden.

"Saat ini kami masih menunggu keputusan MK atas judicial review yang diajukan atas UU Pilpres yang lama," kata Ketua Fraksi PDIP, ketika dihubungi wartawan, Jakarta, Jumat (5/4/2013).

Menurutnya, proses pembahasan RUU Pilpres yang baru sendiri memang sudah berjalan sesuai mekanisme di DPR. Yang penting buat PDIP, UU Pilpres nantinya harus dapat menghasilkan pemerintahan yang kuat dengan dipimpin oleh presiden yang memiliki dukungan kuat di parlemen.

"Ini penting agar kebijakan yang menyejahterakan rakyat dapat dilakukan dengan nyata dan kegaduhan politik bisa diminimalisir," jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Baleg DPR, Ignatius Mulyono mengatakan, dari hasil rapat hari ini beberapa fraksi telah menyampaikan pandangannya terkait rencana tersebut.

"Posisinya, ada empat poksi sudah menyatakan tidak ada perubahan, kalau ada perubahan teknis cukup di KPU. Ada juga yang minta perubahan, baik soal teknis-teknis juga dimasukan ke UU," ujar Ignatius di Gedung DPR, Senayan, Kamis (4/4/2013).

Dia mengatakan, fraksi-fraksi yang meminta untuk tidak dilakukan perubahan dalam UU pilpres adalah Partai Demokrat, Golkar, PAN, PKB.

Sedangkan fraksi lainnya seperti PDIP, PKS, PPP, Gerindra, dan Hanura meminta agar UU pilpres itu dilakukan perubahan dalam beberapa pasalnya. "Mereka meminta tetap dilakukan perubahan termasuk soal teknis juga dimasukkan," tuturnya.

Ignatius menambahkan, dalam pandangan seluruh fraksi masih ada perbedaan terkait syarat pengajuan capres oleh partai politik di pilpres 2014. Bebepa fraksi masih memperdebatkan besaran presidential threshold (PT) yang diperbolehkan dalam pengajuan capres tersebut.

"PT 3%, 20% kursi atau 25 suara sah nasional. Kedua, 3,1/2 % kursi atau 4% suara sah nasional atau 0%. Jadi partai apapun ke DPR boleh mengajukan calon," jelasnya.[bay]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA
BERITA POPULER