Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 19 November 2017 | 06:14 WIB

PT SPS Pertanyakan Surat Gugatan dari KLH

Oleh : Renny Sundayani | Kamis, 4 April 2013 | 03:12 WIB
PT SPS Pertanyakan Surat Gugatan dari KLH
Ilustrasi - Ist
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta, - Tim kuasa hukum PT Surya Panen Subur (SPS) mempertanyakan sikap Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang melayangkan surat panggilan sidang gugatan sebesar Rp302 miliar ke alamat yang salah, sehingga SPS hampir bisa kehilangan hak untuk menanggapi gugatan.

"Kami mempertanyakan, kenapa gugatan dikirimkan ke alamat lama, sedangkan alamat kami di Jakarta Selatan," kata salah seorang tim kuasa hukum PT SPS, Rivai Kusumanegara, Rabu, (3/4/2013).

Untuk menyakinkan bahwa pihak KLH mengetahui PT SPS beralamat di Jakarta Selatan, kepada majelis hakim yang dipimpin Suharjono itu, Rivai menunjukan surat panggilan penyidikan dari KLH terhadap PT SPS yang dialamatkan ke Graha TNT, Lt 1-2, Jalan Saharjo No 107 Jakarta Selatan, bukan ke alamat Jalan Puloayang Raya Blok OR-1, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, seperti yang tercantum pada surat relaas panggilan sidang.

Atas dasar itu, Rivai yang didampingi kuasa hukum lainnya, Rico Wedymantha dan, Adity Yuniarti meminta konfirmasi majelis hakim atas sikap KLH tersebut. Sebab, sesuai pasal 118 ayat 1 HIR, selain persidangan harus dilakukan di wilayah hukum domisili tergugat, yakni Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, SPS juga terancam kehilangan haknya, karena majelis hakim bisa memutus perkara tanpa dihadiri tergugat (verstek), jika tergugat mangkir, sebagaimana diatur pasal 125 ayat 1 HIR.

Mendapat keberatan tersebut, majelis hakim langsung menegur pihak KLH (penggugat) agar menyampaikan panggilan ke alamat tergugat. Untuk menyelesaikan hal tersebut, majelis hakim langsung memerintahkan kedua belah pihak untuk mediasi dipimpin hakim Sigit Supriyono.

"Sudah, nanti dimediasi, mudah-mudahan bisa selesai di tahap mediasi dan tidak harus bergulir ke persidangan," perintah Suharjono.

Majelis hakim memberi waktu hingga 29 April 2013 kepada KLH, PT SPS, dan hakim mediator untuk merundingkan kasus gugatan tersebut. "Pokoknya paling telat 29 harus sudah ada laporan, apapun hasilnya, sepakat atau tidak sepakat," ujar Suharjono.

Usai persidangan pengacara negara yang mewakili KLH, Alex Sumarna mengatakan, surat panggilan dilayangkan bukan ke alamat yang salah, karena KLH merujuk pada alamat sesuai pada akte pendirian perusahaan PT SPS.

"Bukan panggilan salah, karena kami merujuk sesuai AD (anggaran dasar) kantornya, tapi dia ternyata sudah pindah. Ya namanya perusahaan, kalau kontraknya habis, bisa saja pindah," dalih Alex.

Menanggapi pernyataan tersebut, Rivai menegaskan, KLH sudah mengetahui alamat SPS, karena sudah sering berkirim surat ke kantor yang beralamat di Jakarta Selatan tersebut.

Selain itu, sesuai aturan hukum, panggilan sidang harus ditujukan ke alamat di mana tergugat berdomisili sekarang. "Masa panggilan disampaikan ke alamat akte lahir. Kalau lahirnya di Semarang, terus orangnya sekarang di Jakarta, sampai kapanpun tergugat tidak akan memenuhi panggilan," terang Rivai memberikan perumpamaan.

Atas dasar itu, Rivai mempertanyakan sikap KLH. "Ada apa di balik ini? Apakah agar diputus verstek? Ini bukan main-main, nilai gugatannya Rp302 miliar."

Selain itu, imbuh Rivai, pasal 118 ayat 1 HIR mengatur, bahwa perkara gugatan harus diadili di pengadilan sesuai domisilii tergugat. Pasal tersebut berbunyi, "Tuntutan (gugatan) perdata kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya".

Dalam sengketa ini, KLH menggugat PT SPS agar membayar Rp302. 154.300.000, karena diduga bersalah melakukan pembakaran kebun seluas 1.200 hektare lahan gambut di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD). [ton]

Tags

Komentar

 
x