Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 25 Mei 2015 | 10:18 WIB
Hide Ads

Penetapan Qanun di Aceh Rawan Picu GAM Jilid II

Oleh : Ajat M. Fajar | Selasa, 2 April 2013 | 23:08 WIB
Penetapan Qanun di Aceh Rawan Picu GAM Jilid II

INILAH.COM, Jakarta - Anggota Komisi I DPR, Nurul Arifin meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nangroe Aceh Darussalam (NAD) membatalkan Qanun yang mengatur soal penetapan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai bendera NAD.

"Mengangkat bendera Aceh dalam konteks Negara Kesatuan adalah tidak dibenarkan secara hukum dan politik, serta bisa melanggar UU No.24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan Lambang Negara serta lagu Kebangsaan," ujar Nurul di Gedung DPR, Senayan, Selasa (2/4/2013).

Menurtnya, secara politik penetapan bendera GAM sebagai bendera Aceh sangat berdampak. Bahkan secara psikologis penetapan itu juga akan berdampak kepada masyarakat Aceh pada umumnya.

"Secara politik, sikap itu membawa efek psikologis bagi munculnya gerakan separatisme di Aceh yang telah setuju tunduk di bawah negara kesatuan RI sebagaimana yang telah dicantumkan dalam MoU Helsinky," tegasnya.

Untuk itu, Nurul meminta semua pihak di Aceh kembali memahami makna dan substansi dari M0U Helsinky, sehingga tidak ada multitafsir dari kesepakatan antara GAM dan Indonesia.

"Janganlah dibaca secara letterlegh, tapi patut dibaca dalam satu spirit Negara Kesatuan RI. Komitmen itu yg harus dipegang teguh. Pancasila, Bhinneka tunggal Ika dan UUD NRI 1945 adalah wadah dan filsafat kolektif yang menyatukan seluruh perbedaan di antara kita," tandasnya. [ton]

Tag :

0 Komentar

Belum ada komentar untuk berita ini.

Kirim Komentar

Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab. INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.