Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 5 Juli 2015 | 02:01 WIB
Hide Ads

Yusril Pertanyakan Sikap Mahfud MD Soal Putusan MK

Oleh : Renny Sundayani | Rabu, 27 Maret 2013 | 01:43 WIB

Berita Terkait

Yusril Pertanyakan Sikap Mahfud MD Soal Putusan MK
inilah.com

INILAH.COM, Jakarta - Mantan Menteri Hukum dan Kehakiman Yusril Ihza Mahendra kedua kalinya mengecam pernyataan Ketua Mahkamah Konsitusi (MK) Mahfud MD.

Hal ini terkait pernyataan Mahfud ketika memberikan kuliah umum di Universitas Pattimura Ambon,bahwa putusan MK No 69/PUU-X/2012 tertanggal tanggal 22 November 2012 terkait uji materi Pasal 197 ayat (1) huruf k, ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 KUHAP tidaklah multi tafsir. Yusril menuding Mahfud Rancu karena tidak memberlakukan hukum baru.

"Bagaimana mungkin Mahfud lupa dengan putusannya sendiri dan mengatakan Putusan MK itu tidak menciptakan hukum yang baru?,"cetus Yusril dalam pesan singkatnya, Selasa (26/3/2013).

Yusril menjelaskan, pada 22 november 2012 lalu, MK memang menolak uji materil dan formil Pasal 197 KUHAP yang diajukan klienya Parlin Riduansyah. Uji materil tersebut diajukan Parlin karena putusan kasasi MA terhadap Parlin tidak mencantumkan perintah pemidanaan sebagaimana yang diperintahkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP.

Dimana di dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, putusan pemidaan harus memuat syarat formal pemidanaan yakni huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l kecuali hurif I dan g. Apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi, akibatnya putusan akan batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP.

Putusan terhadap Parlin tidak memuat pasal 197 ayat 1 huruf k "perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan", Oleh karenanya, sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, putusan Parlin adalah batal demi hukum dan tidak dapat dieksekusi. Namun, Kejaksaan tetap mengeksekusi putusan MA yang batal demi hukum teresbut.

Namun alih-alih menyelesaikan kebingungan soal perintah pemidanaan, MK pada 22 November 2012 lalu justru membuat putusan yang multi tafsir. MK dalam putusanya menyebutkan bahwa putusan yang tidak mencantumkan Pasal 197 ayat (1) huruf (k) tidak batal demi hukum. MK juga kemudian menghapuskan huruf k dari Pasal 197 ayat (2).

"Bila MK tidak membuat hukum baru maka seharusnya MK membiarkan bunyi Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 197 ayat (2) huruf k tetap seperti semula, tidak perlu dibatalkan,"cetusnya.

Lantas kini karena MK menciptakan hukum yang baru, yakni membatalkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k dan ayat (2) KUHAP, maka timbulah persoalan yakni apakah putusan MK itu berlaku surut atau tidak.

"Sudah jelas berdasarkan Pasal 47 UU MK putusan MK tidak berlaku surut. Maka, sebelum tanggal 22 November 2012 saat MK memutuskan perkara di atas, ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 197 ayat (2) tetap berlaku,"jelasnya.

Yusril juga menilai Mahfud terlalu banyak mengomentari hal-hal yang berada di luar kewenangannya sebagai Ketua MK. Sikap Mahfud yang kerap mengomentari putusan yang diketoknya sendiri dinilai Yusril tidaklah tepat.

"Jadi hakim harusnya mampu menahan diri untuk tidak berkomentar. Mahfud harusnya sabar menunggu habis masa jabatannya sebagai hakim MK kalau ingin jadi komentator bidang hukum,"ketus Yusril.

Pada kesempatan ini Yusril juga berpendapat kisruh soal Pasal 197 Kuhap seharusnya tidak perlu terjadi apabila aparat penegak hukum patuh terhadap Kuhap itu sendiri. Hakim-hakim seharusnya dapat lebih cermat dalam membuat sebuah putusan.

"Karena itu hakim-hakim itulah yang harus diberi sanksi. Jangan kesalahan hakim dipikulkan ke pundak terdakwa. Ini tidak benar"katanya.[jat]

0 Komentar

Belum ada komentar untuk berita ini.

Kirim Komentar

Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab. INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.