Senin, 28 Juli 2014 | 11:12 WIB
Follow Us: Facebook twitter
Polri-TNI Harus Berkordinasi Soal Penyerangan LP
Headline
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Basarah - inilah.com/dok
Oleh: Ajat M Fajar
nasional - Senin, 25 Maret 2013 | 05:50 WIB
Berita Terkait

INILAH.COM, Jakarta - Kasus penyerangan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cebongan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) oleh sekelompok bersenjata menuai reaksi dari sejumlah pihak.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Basarah menilai insiden ini merupakan insiden yang brutal yang dilakukan oleh kelompok bersenjata.

"Kasus penyerbuan dan penembakan empat orang tahanan di Lapas Kelas IIB Cebongan Sleman Jogyakarta menambah perasaan miris masyarakat terhadap berbagai aksi brutalisme, baik yg dilakukan oleh rakyat sipil maupun militer," ujar Basarah di Jakarta, Minggu (24/3/2013).

Menurutnya, kasus tersebut bermula dari tewasnya seorang anggota Kopasus TNI AD di Cafe Hugo's Sleman oleh sekelompk preman. Peristiwa brutalisme dan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok preman tersebut akhirnya mengundang reaksi sekelompok orang yang patut diduga berlatar belakang oknum-oknum TNI yang ingin balas dendam atas tewasnya rekan sejawat mereka.

"Dari dua peristiwa tersebut kita patut prihatin karena sikap brutalisme para preman di Indonesia sudah sangat kronis. Kalau seorang anggota Kopasus TNI saja bisa mereka bunuh apalagi terhada rakyat sipil biasa," paparnya.

Selain itu, disisi lain, sikap in-subordinasi yang dilakukan oleh mereka yang diduga oknum-oknum TNI yang membalas kematian rekannya tersebut secara di luar koridor hukum juga telah menimbulkan perasaan khawatir masyarakat luas.

"Jika pasukan-pasukan TNI yang nota bene bersenjata dan terlatih seperti itu dengan mudah melakukan tindakan sewenang-sewenang dan dengan melawan hukum serta menggunakan senjata yang mereka pegang, maka rasa aman dan tentram dalam masyarakat akan hilang serta berganti dengan rasa cemas dan takut," ungkapnya.

Untuk itu, Panglima Tertinggi TNI harus segera turun tangan untuk menertibkan barisan TNI kembali ke koridor hukum dan Sumpah Prajurit Sapta Margais. "Perlu berikan sanksi pemecatan dan sanksi pidana terhadap mereka yang telah melanggar hukum," tegasnya.

Jika Polri tidak mampu menghadapi aksi brutalisme dan premanisme silakan meminta bantuan TNI karena hal tersebut diperbolehken oleh undang-undang. "TNI dan Polri harus dapat menjaga kekompakan dan kerja sama yang baik terutama dlm menghadapi pemilu 2014 yang akan datang," tandasnya. [jat]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
1 Komentar
andaru
Senin, 25 Maret 2013 | 11:55 WIB
stop kekerasan,lah bos! Jangan mentang2 punya senjata jadi disalahgunakan buat nembakin orang seenaknya. Jangan main hakim sendiri.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA
BERITA POPULER