Senin, 24 November 2014 | 23:01 WIB
Follow Us: Facebook twitter
Pemerintah Didesak Cabut Inpres No.2 tahun 2013
Headline
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono - inilah.com/Agus Priatna
Oleh: Marlen Sitompul
nasional - Jumat, 1 Februari 2013 | 07:35 WIB

INILAH.COM, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didesak mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri yang mengatur penanganan khusus terhadap konflik sosial. Sebab, inpres yang diterbitkan Senin (28/1/2013) itu dinilai menjadi tumpang tindih kebijakan terkait keamanan yang sudah ada dan sangat bernuansa politis.

"Inpres ini sama saja dengan RUU Kamnas (Rancangan Undang - Undang Keamanan Nasional) yang selama ini banyak ditentang masyarakat," kata Koordinator Riset The Indonesia Human Rights Monitor (Imparsial), Ghufron Mabrur, di Jakarta, Jakarta, Kamis (31/1/2013).

Menurutnya, inpres tersebut justru terkesan politis ditengah meningkatnya tensi politik menuju perhelatan Pemilu 2014. Sebab, penerbitan inpres penanganan konflik sosial bukan solusi yang tepat dalam menangani gangguan keamanan dalam negeri ini.

"Presiden SBY seharusnya mengevaluasi menteri atau pejabat di aktor keamanan yang gagal mengatasi persoalan keamanan dalam negeri. Bahkan, dapat mencopot menteri terkait dan pejabat keamanan tersebut jika memang berulangkali gagal dalam menanggulangi keamaan," jelas Ghufron.

Pada sisi lain, ia juga menyayangkan penerbitan Inpres No.2 tahun 2013 itu ditindaklanjuti dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara TNI dan Polri dimana MoU itu mengatur tugas perbantuan TNI kepada Polri dalam menangani persoalan keamanan dalam Negeri.

Hal itu, kata Ghufron, tidak memiliki landasan hukum yang kuat mengingat bukan bagian dari tata aturan perundang-undangan. "Seharusnya pengaturan pelibatan TNI membantu Polri diatur dalam undang-undang perbantuan dengan menjelaskan prinsip-prinsip dan hal-hal yang boleh dan tidak boleh serta kapan dan dalam situasi apa TNI bisa dilibatkan dalam keamanan dalam negeri," jelas Ghufron.

Inpres maupun MoU TNI-Polri itu justru memperlihatkan bentuk pelarian dari kegagalan dan kesalahan yang dilakukan pemerintah termasuk kegagal pemerintah dalam mengatasi akar persoalan konflik. "Dengan Inpres Kamtibmas ini, pemerintah seolah-olah ingin menunjukkan ke publik bahwa dirinya telah bekerja mengatasi persoalan ini," imbuhnya.

Padahal, lanjut Ghufron, pemerintah sendiri yang menjadi bagian dari masalah berbagai konflik yang terjadi selama ini dengan berbagai kebijakan yang tak adil dan diskriminatif. "Inpres tersebut justru terkesan politis ditengah meningkatnya tensi politik menuju perhelatan Pemilu 2014," imbuhnya. [rok]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
1 Komentar
muhamad shalahudin
Rabu, 20 Maret 2013 | 00:32 WIB
saya setuju dg adanya inpres ini, karena dalam kacamata aparat di daerah, landasan operasional di lapangan jauh lebih penting daripada hanya sekedar memperdebatkan masalah kebijakan di pusat, jadi saya minta cobalah melihat dengan kacamata daerah, banyak kejadian trantib di daerah yang kebablasan karena aparat tidak bisa bertindak, tidak ada landasan. .
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA
BERITA POPULER