Rabu, 23 Juli 2014 | 10:41 WIB
Follow Us: Facebook twitter
Presiden PKS akan Buka-bukaan Kasus Impor Sapi
Headline
Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, - inilah.com/Ardy Fernando
Oleh: Firman Qusnulyakin
nasional - Kamis, 31 Januari 2013 | 12:09 WIB
Berita Terkait

INILAH.COM, Jakarta - Kuasa hukum Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq, Zainuddin Paru yakin kliennya akan membuka kasus dugaan suap impor daging sapi secara transparan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, kliennya itu mengaku tidak terlibat dan tidak menerima suap yang disangkakan penyidik KPK.

Zainudin di Gedung KPK, Kamis (31/1/2013) berharap, kasus yang menjerat kliennya ini murni penegakkan hukum dalam upaya pemberantasan korupsi, agar Indonesia lebih baik. Untuk itu, tim kuasa hukum Lutfhi akan fokus memperjuangkan hak hukum kliennya.

Dalam kasus dugaan suap impor daging sapi itu, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka yaitu Presiden PKS yang juga anggota Komisi I DPR Luthfi Hasan Ishaaq, dua direktur PT Indoguna Utama yaitu Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi, serta Ahmad Fathanah, yang diduga orang dekat Luthfi.

Juard dan Arya ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di rumah Arya pascamenyerahkan uang Rp1 miliar kepada Ahmad Fathanah di Gedung PT Indoguna Utama.

Uang Rp1 miliar yang dibungkus dalam tas kresek hitam itu, diduga bagian dari suap seluruhnya yang mencapai Rp40 miliar kepada Luthfi untuk mengamankan kuota daging sapi. Keempatnya kemudian digiring ke gedung KPK.

KPK juga menggeledah kantor PT Indoguna Utama di Jalan Taruna no 8 Pondok Bambu, Jakarta Timur dan menyita dua komputer serta sejumlah dokumen dari kantor tersebut.

Juard dan Arya diduga melanggar Pasal 5 Ayat (1) atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20/2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara.

Sedangkan Ahmad dan Luthfi diduga melanggar Pasal 12 Huruf a atau b atau Pasal 5 Ayat (2) atau Pasal 11 UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20/2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP mengenai penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji terkait jabatannya. [mvi]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
4 Komentar
terry
Jumat, 1 Februari 2013 | 10:05 WIB
Memang ada azaz praduga tak bersalah, tapi kalau lgsng menuduh KPK terima pesanan?....walah,..walah,..bisa jadi pembangunan opini publik neh,...Biarlah Allah yang menunjukkan siapa yang benar dan salah,... Kita pun juga harus sadar, Partainya, Presidennya bahkan anggotanya adalah manusia biasa yang mungkin saja berbuat dosa,... Bagaimana menurut anda?
oncom
Kamis, 31 Januari 2013 | 15:32 WIB
kpk lg terima pesanan ya...? semoga hli gak terlibat semogal allah memperlihatkan siapa yg salah dan yg benar.aamiin
heri
Kamis, 31 Januari 2013 | 13:28 WIB
ini pasti cuma kriminalisasi PKS agar citranya menjadi buruk....KPK sekarang menerima pesanan ya??
hendraven
Kamis, 31 Januari 2013 | 12:55 WIB
mudah2 an LHI tidak terlibat...krn kl terlibat alangkah sedih nya...dan jika KPK nanti tdk bisa membuktikan kasus ini juga alangkah sedihnya...jadi semua sedih lah...pusing
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA
BERITA POPULER