Sabtu, 19 April 2014 | 06:15 WIB
Follow Us: Facebook twitter
SBY Perketat Persyaratan Remisi
Headline
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono - Inilah.com/Ardhy Fernando
Oleh: Firman Qusnulyakin
nasional - Rabu, 2 Januari 2013 | 08:19 WIB

INILAH.COM, Jakarta - Pemerintah memberikan syarat khusus bagi terpidana kasus terorisme dan narkotika untuk mendapatkan remisi.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat.

"Jadi syarat remisi sekarang lebih berat. Syarat ini berlaku sejak tanggal disahkan dan tidak berlaku surut," ujar Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, di Jakarta, Rabu (2/1/2013).

Tata cara pemberian remisi untuk terpidana terorisme dan narkotika sama dengan syarat bagi terpidana prekursor narkotika, psikotropika, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Perbedaannya, khusus untuk narapidana kasus terorisme yaitu telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh lapas dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Selain itu, menurut Denny, napi kasus terorisme juga harus menyatakan ikrar atau janji secara tertulis. Untuk napi kasus terorisme berkewarganegaraan Indonesia, ikrar menyebutkan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk warga negara asing, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme.

Denny mengatakan, pengetatan pemberian remisi diatur dalam pasal 34A dalam PP 99/2012. Pada pasal itu, juga berlaku bagi narapidana kasus narkotika dengan hukuman penjara paling singkat lima tahun.

Sedangkan syarat lain, menurut Denny, sama dengan terpidana kasus korupsi. Yakni, narapidana bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannnya.

Selain itu, khusus narapidana kasus korupsi, telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai putusan pengadilan.

Syarat tambahan pemberian remisi telah disahkan Presiden SBY pada 12 November 2012 yang perketat syarat hak warga binaan. [yeh]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA
BERITA POPULER