Kamis, 24 April 2014 | 10:17 WIB
Follow Us: Facebook twitter
Ricuh Bayangi Pemilu 2014
Headline
inilah.com
Oleh: Derek Manangka
nasional - Kamis, 6 Desember 2012 | 16:38 WIB
Berita Terkait

INILAH.COM, Jakarta - Semakin dekat waktu penyelenggaraan Pemilu 2014, semakin sering mengemuka pertanyaan, siapakah yang akan terpilih sebagai Presiden RI yang ke-7?

Tetapi pertanyaan yang lebih penting lagi sebetulnya adalah apakah KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang beranggotakan 7 orang itu, dapat menyelenggarakan Pemilu 2014 dengan baik dan lancar?

Pertanyaan ini mengemuka, sebab pekerjaan berat itu baru saja mau dimulai, KPU periode 2012-2017 baru saja dibentuk, tapi lembaga ini sudah dihadang oleh sejumlah persoalan. Persoalan ringan tapi berat, menyangkut dukungan tenaga kesekretariatan KPU.

Kabar tidak sedap berhembus, para personil Sekretariat Jenderal KPU yang berlatar belakang Pegawai Negeri Sipil (PNS), kurang bersemangat mendukung pekerjaan dan tugas para Komisioner. Penyebabnya terletak pada kesenjangan pendapatan di antara kedua pihak.

Gaji para PNS di KPU sangat kecil, kontras dengan gaji dan fasilitas para Komisioner. Bagi para PNS, kesenjangan ini tidak adil, mengingat alokasi anggaran untuk KPU bernilai triliunan rupiah. Akibatnya timbul kecemburuan yang berdampak pada kinerja lembaga tersebut.

Belum lagi masalah tersebut teratasi, sudah muncul sengketa antara KPU dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). KPU sudah hadir sejak Pemilu 1999 dan keanggotaannya sudah beberapa kali berganti, sementara DKPP baru dibentuk 2012 ini.

Perbedaan kecil tapi cukup berpengaruh yaitu soal latar belakang. KPU diketuai oleh Husni Malik Manik, bekas Ketua KPU Daerah Sumatera Barat, seorang figur yang belum dikenal luas. Sementara DKPP oleh Jimly Asshiddiqie, seorang tokoh ICMI yang kiprahnya dikenal luas.

Jimly, selain inisiator atas pembentukan Mahkamah Konstitusi, ia juga merupakan orang pertama yang memimpin lembaga itu. Mahkamah Konstitusi antara lain menjadi terkenal karena lembaga itulah yang menangani sengketa-sengketa pilkada ataupun pemilu. Lembaga ini pula yang mengesahkan hasil Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden.

Latar belakang tentang siapa yang menjadi pimpinan dari dua lembaga ini, ikut mempengaruhi cara pandang orang tentang sengketanya. Ada kecenderungan, DKPP sekalipun lembaga baru tapi karena dipimpin oleh tokoh yang sudah dikenal luas rekam jejaknya, maka lembaga itu dianggap lebih akuntabel dan kapabel. Jimly dan DKPP dianggap lebih memiliki kepakaran.

Sedangkan KPU sekalipun lembaganya lebih dulu lahir tapi karena institusi itu dipimpin oleh sosok yang belum punya reputasi nasional, maka ada anggapan, lembaga ini memiliki kelemahan dan kekurangan. Belum lagi, KPU semenjak dibentuk pada 1999, nyaris tak pernah bersih dari permasalahan. Kalau bukan lembaganya, Komisionernya yang bermasalah.

Persepsi ini berkembang terus sehingga dalam sengketa KPU dan DKPP, belum apa-apa KPU sudah dianggap dalam posisi yang salah. Begitu pula keraguan terhadap KPU dan Komisionernya, terus berjalan.

Sengketa KPU dan DKPP diawali oleh hasil verifikasi partai-partai politik yang sebelumnya sudah disahkan eksistensi mereka oleh Kementerian Hukum dan HAM. KPU mengumumkan hanya 16 partai politik yang lolos verifikasi. Ke-16 partai itu adalah Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Juga Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), dan Partai Persatuan Nasional (PPN).

Di pihak lain KPU menyatakan terdapat 18 parpol yang tidak memenuhi syarat administrasi. Dengan begitu, kedelapan belas parpol tersebut dipastikan tidak dapat berlaga di pemilu 2014.

Kedelapan belas Parpol itu, adalah Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Kesatuan Demokrasi (PKDI), Partai Kongres, Partai Serikat Rakyat Independen (SRI), Partai Karya Republik (Pakar), Partai Nasional Republik (Nasrep), Partai Buruh, Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Republika Nusantara, PNI Marhaenisme, Partai Karya Peduli Bangsa (PKBP), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI),Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Republik, Partai Kedaulatan, Partai Bhineka Indonesia, dan Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI).

Penilaian terhadap 18 parpol ini menimbulkan berbagai penafsiran. Antara lain bahwa KPU berisikan anggota yang ditugaskan menjegal ke-18 parpol tersebut. Isu ini menjadi komoditas politik yang ranum. Sebab di antara 18 partai itu ada yang didirikan untuk mendukung pencapresan Sri Mulyani Indrawati pada Pilpres 2014.

Dengan tidak lolosnya Partai SRI (Serikat Rakyat Independen), hal ini dipersepsikan sebagai bagian dari agenda penjegalan terhadap pencapresan Sri Mulyani, mantan Menkeu yang kini menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia.

Isu lainnya dikaitkan dengan adanya keinginan para pendukung Soeharto untuk kembali berkuasa. Dua di antara 18 partai tersebut yaitu Partai Karya Republik (Pakar) dan Partai Nasional Republik (Nasrep) didanai oleh anak-anak Soeharto, Siti Hardiyanti Rumkana (Mbak Tutut) dan Hutomo Mandala Putera (Tommy Soeharto).

DKPP kemudian menyurati KPU. Isinya merekomendasikan agar 18 partai itu perlu diverifikasi dan diloloskan. KPU menganggap rekomendasi itu hanya sebuah masukan. Sehingga boleh diikuti tapi boleh juga diabaikan.

Pada saat yang hampir bersamaan, sejumah aktifis politik menuduh KPU dan para komisionernya, tidak bekerja maksimal karena gagal memenuhi jadwal verifikasi. Tuduhan ini diikuti pengaduan Komisioner KPU oleh sejumlah petinggi parpol yang tidak lolos verifikasi ke Bareskrim Mabes Polri. KPU mau dipidanakan.

DKPP yang juga tidak puas karena rekomendasinyan diabaikan, menilai pengabaian itu sebagai pelanggaran etik yang dapat dipidanakan. Persoalannya bertambah runyam ketika para petinggi partai yang marah kemudian tidak bisa bertemu apalagi memperoleh penjelasan langsung dari Komisioner KPU. Mereka menghindar. Kantor KPU pun menjadi salah satu "titik panas" yang diganggu oleh kegiatan anarkis.

Sehingga yang dihadapi para Komisioner KPU bervariasi. Mulai dari kemungkinan mereka masuk penjara sampai dengan menghadapi pekerjaan yang disabotase oleh PNS di KPU. Dengan peta seperti ini, KPU periode 2012 - 2017, sebetulnya seperti sebuah "zombie". Mahluk hidup tetapi sedang menunggu kematian.

Dalam posisi seperti itu, KPU mencoba keluar dengan solusi. Yakni akan melakukan verifikasi ulang terhadap 18 partai yang tidak lolos itu. Namun KPU tetap saja terkendala biaya tambahan Rp60 miliar dan waktu tambahan kerja untuk verifikasi faktual sekitar 6 bulan.

Solusi ini baru wacana. Entah kapan akan ada realisasinya. Padahal waktu bagi KPU sangat penting. Dengan sisa kurang dari dua tahun, KPU harus berpacu dengan waktu. Setiap detik, menit dan jam, sangat berharga bagi KPU.

Setiap penundaan sebuah pekerjaan, akan berdampak pada pekerjaan lainnya. Setiap perubahan agenda akan mempengaruhi agenda lainnya. Tidak bisa dibayangkan, apabila para Komisioner akhirnya dipenjarakan. Pemenjaraan itu pasti akan membuat Pemilu mengalami gangguan bahkan penundaan.

Penundaan itu dapat memancing ketidakpuasan masyarakat. Manifestasi ketidakpuasan bakal muncul melalui gugatan di pengadilan, Mahkamah Konstitusi dan demo di jalan raya. Dan kalau gugatan begitu banyak, demopun akan terus mewarnai jalan-jalan, tak akan ada rakyat yang merasa tenang dengan keadaan tersebut.

Negara yang terus menerus diganggu oleh demo, akan memaksa aparat penjaga keamanan dan ketertiban bekerja keras. Aparat inipun bisa dihinggapi perasaan fatigue (lelah) dan jenuh.

Kejenuhan aparat berbenturan dengan demonstran dapat melahirkan persinggungan. Mulai dari insiden kecil sampai dengan anarkis. Bukan mustahil akan berujung pada kekacauan. Sehingga sangat diperlukan adanya kesamaan pandangan yaitu kekacauan dalam Pemilu 2014 harus dicegah lebih dini dan dilakukan secara bersama. [mdr]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA
BERITA POPULER