Jumat, 24 Oktober 2014 | 14:45 WIB
Follow Us: Facebook twitter
Inilah Putusan DKPP Terhadap KPU
Headline
ist
Oleh: Advertorial
nasional - Kamis, 29 November 2012 | 06:00 WIB
Berita Terkait

INILAH.COM, Jakarta - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah membacakan Putusan No 23-25/DKPP-PKE-I/2012, dalam sidang yang digelar Selasa (27/11/2012 November 2012 di Gedung BPPT Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat.

Perkara ini merupakan persidangan untuk menindaklanjuti pengaduan Ketua dan anggota Bawaslu Muhammad, Daniel Zuchron, Endang Wihdatiningtyas, Nasrullah, dan Neslon Simanjuntak yang ditempatkan sebagai Pengadu I dan Said Salahuddin dari SIGMA Indonesia sebagai Pengadu II. Dalam hal ini, Ketua dan anggota KPU Husni Kamil Manik sebagai Teradu I, Sigit Pamungkas sebagai Teradu II, Ida Budhiati sebagai Teradu III, Arif Budiman sebagai Teradu IV, Ferry Kurnia Rizkiyansyah sebagai Teradu V, Hadar Nafis Gumay sebagai Teradu VI, dan Juri Ardiantoro sebagai Teradu VII.

Setelah membaca pengaduan Pengadu, mendengar keterangan Pengadu, mendengar jawaban Teradu, mendengarkan keterangan pihak terkait, mendengar ketarangan saksi-saksi, memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu, Teradu, dan Pihak Terkait, serta disidangkan pada 9 November 2012, 13 November 2012, dan 21 November 2012, DKPP memutuskan beberapa hal.

Pertama, menyatakan Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII masing-masing atas nama Saudara Husni Kamil Manik, Sigit Pamungkas, Ida Budhiati, Arief Budiman, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Hadar Nafis Gumay, dan Juri Ardiantoro, selaku Ketua dan Anggota KPU RI tidak terbukti mempunyai iktikad buruk untuk melanggar kode etik penyelenggara Pemilu, dan mengingatkan agar para Teradu dapat bekerja secara lebih profesional, transparan, jujur, adil, dan akuntabel untuk seluruh tahapan Pemilu berikutnya.

Kedua, menyatakan Suripto Bambang Setiadi selaku Sekretaris Jenderal KPU, Asrudi Trijono selaku Wakil Sekretaris Jenderal KPU dan Ketua Pokja Verifikasi Partai Politik, Nanik Suwarti selaku Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU, dan Teuku Saiful Bahri Johan selaku Wakil Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU melanggar kode etik penyelenggara Pemilu.

KPU direkomendasikan menjatuhkan sanksi pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu kepada Suripto Bambang Setiadi, Asrudi Trijono, Nanik Suwarti, dan Teuku Saiful Bahri Johan, dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya mengembalikan yang bersangkutan beserta pejabat-pejabat lainnya yang terlibat pelanggaran kepada instansi asal sejak dibacakannya putusan ini.

Ketiga, menyatakan pengaduan Pengadu terbukti untuk sebagian, dan membenarkan rekomendasi Pengadu agar KPU mengikutsertakan partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi untuk diberi kesempatan mengikuti verifikasi faktual sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan KPU. KPU diperintahkan agar 18 partai politik calon peserta pemilu, yang terdiri atas 12 partai politik yang direkomendasikan oleh Bawaslu ditambah 6 partai politik lainnya yang tidak lolos verifikasi administrasi tetapi mempunyai hak konstitusional yang sama.

Partai tersebut adalah:
1. Partai Demokrasi Kebangsaan
2. Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia
3. Partai Kongres,
4. Partai Serikat Rakyat Independen
5. Partai Karya Republik
6. Partai Nasional Republik
7. Partai Buruh
8. Partai Damai Sejahtera
9. Partai Republika Nusantara
10. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
11. Partai Karya Peduli Bangsa
12. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia
13. Partai Penegak Demokrasi Indonesia
14. Partai Kebangkitan Nasional Ulama
15. Partai Republik
16. Partai Kedaulatan
17. Partai Bhinneka Indonesia
18. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia,

Ke-18 parpol itu harus diikutsertakan dalam verifikasi faktual dengan tidak mengubah jadwal tahapan Pemilu dan ke-18 parpol tersebut harus menyesuaikan dengan ketentuan verifikasi faktual yang ditetapkan oleh KPU

Keempat, memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan Putusan ini, dan kepada Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Keputusan ini diambil melalui rapat pleno lima anggota DKPP Jimly Asshiddiqie, Abdul Bari Azed, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, dan Nur Hidayat Sardini, pada Senin 26 November 2012, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada Selasa 27 November 2012 dihadiri oleh Pengadu dan Teradu. [mvi]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA
BERITA POPULER