Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 29 Januari 2015 | 05:09 WIB
Hide Ads

Pembahasaan RUU ASN Diminta Ditunda

Oleh : - | Jumat, 9 November 2012 | 08:13 WIB
Pembahasaan RUU ASN Diminta Ditunda
inilah.com

INILAH.COM, Jakarta - Pimpinan daerah meminta agar pembahasan rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat ditunda sampai ada pengkajian yang lebih mendalam tentang beberapa hal krusial.

Demikian terungkap dalam Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Daerah Dalam Menyikapi RUU ASN, di Sekretariat Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Jakarta, Kamis (8/11/2012).

"Kami menilai akan terjadi gesekan kepentingan jika RUU ASN tersebut dipaksakan untuk direalisasikan, terutama pada bagian wewenang kepala daerah dalam hal menentukan kebutuhan, pengangkatan dan mutasi PNS dialihkan secara penuh kepada sekretaris daerah," Ujar Ketua Umum ASosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Isran Noor.

Isran menegaskan bahwa secara politis yang dipilih oleh rakyat adalah kepala daerah, sehingga yang harus mempertanggungjawabkan adalah kepala daerah, dan yang harus memberikan laporan pada akhir tahun adalah kepala daerah dan bukan sekda, sehingga jika kinerja tidak tercapai yang disalahkan adalah kepala daerah bukan sekda. "Oleh karena itu ada kekhawatiran dari kepala daerah jika kewenangan Sekda itu dimasukan dalam RUU ini," ujarnya.

Isran Noor memaparkan bahwa penolakan tersebut bukan dikarenakan karena takut kehilangan kewenangan dan kekuasaan, tetapi didasari oleh keinginan untuk tetap menjaga harmonisasi dan jalannya pemerintahan yang satu irama antara pegawai negeri dan para aparatnya.

"Kami memiliki komitmen moral dalam memperkuat dan menyelenggarakan pemerintahan yang baik melalui UU ASN ini, selama tidak mengganggu dan menimbulkan permasalahan di daerah," ujarnya.

Dalam rapat yang dihadiri juga oleh pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Isran Noor mengungkapkan bahwa kepala daerah secara prinsipil mendukung kehadiran aparatur sipil negara yang berbasis profesionalisme dan kompetensi serta memenuhi kualifikasi dalam menduduki jabatannya. Hal ini disebabkan aparatur sipil negara diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan tertentu.

"Kami menghargai, dan menghormati atas inisiatif DPR RI ini, tapi kita juga menginginkan agar hasil dan undang-undang ini dapat bermanfaat untuk banyak pihak tanpa ada pihak yang dirugikan, jadi menurut saya tinggal kita pikirkan bagaimana formula yang tepat agar rancangan ini bermanfaat, berguna dan mampu mempertahankan kondisi yang selama ini sudah berjalan harmonis," ujarnya.

Seperti diketahui Komisi II DPR RI saat ini sedang menyusun dan membahas rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) dengan memangkas kewenangan kepala daerah atas pegawai negeri sipil dan memberikan kewenangan tersebut kepada pejabat karir tertinggi di daerah, yaitu sekretaris daerah. [rok]

Tag :

17 Komentar

Image Komentar
SIMANGUNSONG - Rabu, 30 Januari 2013 | 07:34 WIB
Mempercepat pengesahan uu asn ini, adalah mempercepat kegaduhan yang timbul di jajaran pns, kalau diulur-ulur tentunya tidak baik, karena polemik ini selalu menjadi pergunjingan di kalangan pns
Image Komentar
BANG USIL - Minggu, 27 Januari 2013 | 11:10 WIB
Kemarin usia pensiun diperdebatkan dll, sekarang kepala daerah tidak setuju kewenangannya di pangkas. memang pengesahan ruu asn ini benar2 alot. setelah beberapa kementrian juga habis2 an berdebat dgn komisi ll dpr sebagai penengah. memang banyak orang pintar di negeri ini !!!!! tapi,,,, kenapa kemajuannya lambat ya. apa kemajuannya hanya sebatas debat ya. sedangkan di mata internasional bangsa kita selalu di pandang sebelah mata ??????
Image Komentar
BUDI HARTO - Selasa, 15 Januari 2013 | 11:40 WIB
Mudah2an sgr disahkan ruu asn, kalau ingin perbaikan pelayanan publik. jurang sosial sdh menganga antara pns administrasi & fungsional gajinya tdk imbang, apalagi tunjangan peneliti baru saja naik +/- 300%. tunggu remunerasi sampai kapan...?
Image Komentar
DO - Selasa, 8 Januari 2013 | 08:06 WIB
Saya sangat mendukung aparat dibawah sekda. terlalu banyak kepala daerah yang memanfaatkan pejabat untuk mencari rupiah guna mengembalikan biaya pencalonan
Image Komentar
SEM - Jumat, 28 Desember 2012 | 09:41 WIB
Ayo kita dukung komisi ii dpr-ri. alasan kepala daerah yang diwakili isran noor hanya apologi untuk mempertahankan kesewenangan kepala daerah terhadap pns. berbagai aturan tentang karier pns banyak dilangkahi kepala daerah. akibatnya, pns benar-benar menjadi kuda politik dan kekuasaan kepala daerah. diancam, dicambuk, ditarik kiri dan kanan mengikuti keinginan kepala daerah, termasuk menjadikan pns sebagai alat mereka untuk korupsi.

Kirim Komentar

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab. INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.