Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 1 Mei 2017 | 11:21 WIB

Pembahasaan RUU ASN Diminta Ditunda

Oleh : - | Jumat, 9 November 2012 | 08:13 WIB
Pembahasaan RUU ASN Diminta Ditunda
inilah.com
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Pimpinan daerah meminta agar pembahasan rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat ditunda sampai ada pengkajian yang lebih mendalam tentang beberapa hal krusial.

Demikian terungkap dalam Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Daerah Dalam Menyikapi RUU ASN, di Sekretariat Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Jakarta, Kamis (8/11/2012).

"Kami menilai akan terjadi gesekan kepentingan jika RUU ASN tersebut dipaksakan untuk direalisasikan, terutama pada bagian wewenang kepala daerah dalam hal menentukan kebutuhan, pengangkatan dan mutasi PNS dialihkan secara penuh kepada sekretaris daerah," Ujar Ketua Umum ASosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Isran Noor.

Isran menegaskan bahwa secara politis yang dipilih oleh rakyat adalah kepala daerah, sehingga yang harus mempertanggungjawabkan adalah kepala daerah, dan yang harus memberikan laporan pada akhir tahun adalah kepala daerah dan bukan sekda, sehingga jika kinerja tidak tercapai yang disalahkan adalah kepala daerah bukan sekda. "Oleh karena itu ada kekhawatiran dari kepala daerah jika kewenangan Sekda itu dimasukan dalam RUU ini," ujarnya.

Isran Noor memaparkan bahwa penolakan tersebut bukan dikarenakan karena takut kehilangan kewenangan dan kekuasaan, tetapi didasari oleh keinginan untuk tetap menjaga harmonisasi dan jalannya pemerintahan yang satu irama antara pegawai negeri dan para aparatnya.

"Kami memiliki komitmen moral dalam memperkuat dan menyelenggarakan pemerintahan yang baik melalui UU ASN ini, selama tidak mengganggu dan menimbulkan permasalahan di daerah," ujarnya.

Dalam rapat yang dihadiri juga oleh pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Isran Noor mengungkapkan bahwa kepala daerah secara prinsipil mendukung kehadiran aparatur sipil negara yang berbasis profesionalisme dan kompetensi serta memenuhi kualifikasi dalam menduduki jabatannya. Hal ini disebabkan aparatur sipil negara diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan tertentu.

"Kami menghargai, dan menghormati atas inisiatif DPR RI ini, tapi kita juga menginginkan agar hasil dan undang-undang ini dapat bermanfaat untuk banyak pihak tanpa ada pihak yang dirugikan, jadi menurut saya tinggal kita pikirkan bagaimana formula yang tepat agar rancangan ini bermanfaat, berguna dan mampu mempertahankan kondisi yang selama ini sudah berjalan harmonis," ujarnya.

Seperti diketahui Komisi II DPR RI saat ini sedang menyusun dan membahas rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) dengan memangkas kewenangan kepala daerah atas pegawai negeri sipil dan memberikan kewenangan tersebut kepada pejabat karir tertinggi di daerah, yaitu sekretaris daerah. [rok]

Tags

x