Minggu, 24 Agustus 2014 | 00:18 WIB
Follow Us: Facebook twitter
Pembahasaan RUU ASN Diminta Ditunda
Headline
inilah.com
Oleh:
nasional - Jumat, 9 November 2012 | 08:13 WIB
Berita Terkait

INILAH.COM, Jakarta - Pimpinan daerah meminta agar pembahasan rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat ditunda sampai ada pengkajian yang lebih mendalam tentang beberapa hal krusial.

Demikian terungkap dalam Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Daerah Dalam Menyikapi RUU ASN, di Sekretariat Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Jakarta, Kamis (8/11/2012).

“Kami menilai akan terjadi gesekan kepentingan jika RUU ASN tersebut dipaksakan untuk direalisasikan, terutama pada bagian wewenang kepala daerah dalam hal menentukan kebutuhan, pengangkatan dan mutasi PNS dialihkan secara penuh kepada sekretaris daerah,” Ujar Ketua Umum ASosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Isran Noor.

Isran menegaskan bahwa secara politis yang dipilih oleh rakyat adalah kepala daerah, sehingga yang harus mempertanggungjawabkan adalah kepala daerah, dan yang harus memberikan laporan pada akhir tahun adalah kepala daerah dan bukan sekda, sehingga jika kinerja tidak tercapai yang disalahkan adalah kepala daerah bukan sekda. “Oleh karena itu ada kekhawatiran dari kepala daerah jika kewenangan Sekda itu dimasukan dalam RUU ini,” ujarnya.

Isran Noor memaparkan bahwa penolakan tersebut bukan dikarenakan karena takut kehilangan kewenangan dan kekuasaan, tetapi didasari oleh keinginan untuk tetap menjaga harmonisasi dan jalannya pemerintahan yang satu irama antara pegawai negeri dan para aparatnya.

“Kami memiliki komitmen moral dalam memperkuat dan menyelenggarakan pemerintahan yang baik melalui UU ASN ini, selama tidak mengganggu dan menimbulkan permasalahan di daerah,” ujarnya.

Dalam rapat yang dihadiri juga oleh pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Isran Noor mengungkapkan bahwa kepala daerah secara prinsipil mendukung kehadiran aparatur sipil negara yang berbasis profesionalisme dan kompetensi serta memenuhi kualifikasi dalam menduduki jabatannya. Hal ini disebabkan aparatur sipil negara diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan tertentu.

“Kami menghargai, dan menghormati atas inisiatif DPR RI ini, tapi kita juga menginginkan agar hasil dan undang-undang ini dapat bermanfaat untuk banyak pihak tanpa ada pihak yang dirugikan, jadi menurut saya tinggal kita pikirkan bagaimana formula yang tepat agar rancangan ini bermanfaat, berguna dan mampu mempertahankan kondisi yang selama ini sudah berjalan harmonis,” ujarnya.

Seperti diketahui Komisi II DPR RI saat ini sedang menyusun dan membahas rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) dengan memangkas kewenangan kepala daerah atas pegawai negeri sipil dan memberikan kewenangan tersebut kepada pejabat karir tertinggi di daerah, yaitu sekretaris daerah. [rok]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
17 Komentar
simangunsong
Rabu, 30 Januari 2013 | 07:34 WIB
Mempercepat pengesahan UU ASN ini, adalah mempercepat kegaduhan yang timbul di jajaran PNS, kalau diulur-ulur tentunya tidak baik, karena polemik ini selalu menjadi pergunjingan di kalangan PNS
BANG USIL
Minggu, 27 Januari 2013 | 11:10 WIB
kemarin usia pensiun diperdebatkan dll, sekarang Kepala Daerah tidak setuju kewenangannya di pangkas. memang pengesahan RUU ASN ini benar2 alot. setelah beberapa kementrian juga habis2 an berdebat dgn komisi ll DPR sebagai penengah. memang banyak orang pintar di negeri ini !!!!! tapi,,,, kenapa kemajuannya lambat ya. apa kemajuannya hanya sebatas debat ya. sedangkan di mata internasional bangsa kita selalu di pandang sebelah mata ??????
Budi Harto
Selasa, 15 Januari 2013 | 11:40 WIB
Mudah2an sgr disahkan RUU ASN, kalau ingin perbaikan pelayanan publik. Jurang sosial sdh menganga antara PNS Administrasi & Fungsional gajinya tdk imbang, apalagi tunjangan peneliti baru saja naik +/- 300%. Tunggu Remunerasi sampai kapan...?
do
Selasa, 8 Januari 2013 | 08:06 WIB
saya sangat mendukung Aparat dibawah Sekda. terlalu banyak kepala daerah yang memanfaatkan pejabat untuk mencari rupiah guna mengembalikan biaya pencalonan
Sem
Jumat, 28 Desember 2012 | 09:41 WIB
AYO KITA DUKUNG KOMISI II DPR-RI. ALASAN KEPALA DAERAH YANG DIWAKILI ISRAN NOOR HANYA APOLOGI UNTUK MEMPERTAHANKAN KESEWENANGAN KEPALA DAERAH TERHADAP PNS. BERBAGAI ATURAN TENTANG KARIER PNS BANYAK DILANGKAHI KEPALA DAERAH. AKIBATNYA, PNS BENAR-BENAR MENJADI KUDA POLITIK DAN KEKUASAAN KEPALA DAERAH. DIANCAM, DICAMBUK, DITARIK KIRI DAN KANAN MENGIKUTI KEINGINAN KEPALA DAERAH, TERMASUK MENJADIKAN PNS SEBAGAI ALAT MEREKA UNTUK KORUPSI.
Agust Meni
Kamis, 27 Desember 2012 | 10:08 WIB
RUU ASN ini memiuliki dua sisi yang saling bertentangan. Dari sisi masyarakat, mereka menghendaki agar aparatur negara itu bersih dan berwibawah dan senantiasa berlaku netral dalam melayani msayarakat. Sedangkan dari sisi kepentingan Kepala Daerah, mereka merasa kewenangannya dipersempit sehingga tidak bisa mengangkat, memindahkan, memberhentikan, menghukum dan memecat PNS yang tidak loyah terhadap keinginan Kepala Daerah. Oleh karena itu diharapkan KOMISI II terus memperjuangkan agar secepatnya disahkan RUU ASN, agar PNS tidak terkotak-kotak dan semangat reformasi Birokrasi itu benar-benar terwujud.
bayu
Jumat, 14 Desember 2012 | 10:16 WIB
Setuju. Begitu banyak karier PNS yang tdk jelas krn menjadi korban dari kesewenang2 an kepala daerah. UU ini begitu banyak ditunggu, komisi II DPR jangan berhenti mewujudkan
spsk
Rabu, 12 Desember 2012 | 18:16 WIB
saya setuju dengan semar, karena otonomi sekarang kebablasan unsur KKN sangat kuat, dan tidak sesuai kompetensi seperti Sag jadi kadis kesehatan, Sip jadi kadis pendidikan dan dokter jadi kadis pertambangan, setiap orang harus dinilai dari kompetensi dan inovasinya di pekerjaan itu bukan karen tim Sukses
Selasa, 11 Desember 2012 | 15:24 WIB
Alangkah Baiknya ASN/PNS menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui kememetrian ASN, Kenapa pemeritah Daerah takut samapai-sampai minta ditunda pembahasan RUU nya ASN, Teruskan saja bapak2 dewan yg terhormat, semoga birokrasi kedepan menjadi lebih baik dan sehat Insya ALLAH.
Nurhadu Santosa
Sabtu, 8 Desember 2012 | 17:30 WIB
Komisi II DPR RI ndak usah mikiran usulan Kep Daerah karena mereka ketakutan pendukung dan saudara2nya ndak bisa masuk PNS karena RUU ASN yg baru menghilangkan kewenangan Kep Daerah.Terus lanjutkan pembahasannya dan secepatnya di sahkan menjadi UU.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA
BERITA POPULER