Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 22 September 2017 | 15:27 WIB

Jerat Koruptor Lewat UU Pencucian Uang

Oleh : Herdi Sahrasad | Senin, 24 September 2012 | 20:01 WIB
Jerat Koruptor Lewat UU Pencucian Uang
Foto: Ilustrasi
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Budaya korupsi meluas dari istana, parlemen, dunia usaha sampai ke tingkat kabupaten bahkan ke pelosok kampung. Karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tidak takut untuk menggunakan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Budaya korupsi sudah sangat meluas dari pusat sampai daerah paling pinggiran Nusantara ini. Untuk itu, pakar pidana korupsi Dr Yenti Ganarsih menyatakan, dengan menggunakan pasal TPPU itu diharapkan KPK dapat mengurangi jumlah koruptor dan tentunya meningkatkan mutu pemberantasan korupsi di negeri ini.

Pembuktian untuk korupsi dan pencucian uang memang agak rumit. Karenanya, penyidik KPK diminta untuk terus mempelajari pengalaman di negara lain dan meng-upgrade kemampuannya untuk menangani perkara pencucian uang. Namun, jika tim penyidik berhasil menguasai ilmu TPPU, dijamin tingkat korupsi di negara ini akan jauh menurun.

Sejauh ini, Transparency International Indonesia (TII), sudah meluncurkan sebuah situs website yang mendokumentasikan para koruptor secara abadi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan sanksi sosial kepada para koruptor. Juga sebagai langkah perlawanan praktik tindak pidana korupsi.

Situs ini bisa menjadi rujukan bagi gerakan masyarakat sipil dalam melawan korupsi dan bisa mendorong upaya penegakan hukum di Indonesia lebih progresif melawan korupsi. Khususnya mendorong akselerasi penyelesaian kasus-kasus yang macet di jajaran penegak hukum, termasuk Centurygate dan mafia pajak.

Yenti Garnasih menyatakan, penggunaan pasal TPPU dapat diberlakukan bagi para koruptor, terutama anggota DPR yang terjerat kasus korupsi seperti Muhammad Nazaruddin, Wa Ode Nurhayati dan Angelina Sondakh.

Yenti menjelaskan jika KPK tidak berani menggunakan pasal TPPU kepada para koruptor, maka uang negara yang telah diraup oleh para koruptor akan sangat sedikit untuk dapat ditarik kembali. Pasalnya, KPK akan kesulitan melacak aliran dana korupsi itu.

Bagaimanapun kasus korupsi yang ada di Indonesia saat ini sudah layak untuk mengedepankan tindak pidana pencucian uang, karena uang hasil korupsi itu tidak mungkin diam saja dan akan terus mengalir. Dengan pidana pencucian uang, para koruptor yang sudah menjadi terdakwa bisa divonis hingga seumur hidup dan 20 tahun.

Dengan pidana pencucian uang, para koruptor yang sudah menjadi terdakwa bisa divonis hingga seumur hidup dan 20 tahun. Bagaimana ini KPK?

 
x