Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 23 Desember 2014 | 09:37 WIB
Hide Ads

Jusuf Kalla Naikkan Andrenalin Kasus Century

Oleh : R Ferdian Andi R | Kamis, 20 September 2012 | 08:11 WIB
Jusuf Kalla Naikkan Andrenalin Kasus Century
Mantan Wapres Jusuf Kalla - inilah.com

INILAH.COM, Jakarta - Tim Pengawas Century DPR RI, Rabu (19/9/2012) akhirnya menghadirkan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Tak ada informasi yang baru muncul dari JK, meski penampilannya berbeda dibanding saat Pansus Angket Century 2010 lalu.

Kehadiran mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Timwas Century memiliki magnit tersendiri bagi publik. Seperti pekan sebelumnya saat Timwas Century menghadirkan bekas Ketua KPK Antasari Azhar, antusiasime publik juga tinggi.

Beberapa isu ditanyakan kepada JK seperti soal rapat tanggal 9 Oktober 2008 di Istana Kepresidenan, laporan bekas Menteri Keuangan Sri Mulyani serta seputar blanket guarantee atas Bank Century.

JK dalam kesempatan tersebut menegaskan sejak awal ia tidak setuju blanket guarantee terhadap Bank Century. Menurut dia, ada empat menteri yang memintanya untuk menyetujui blanket guarantee atas Bank Century. "Yang kita setujui meningkatkan penjaminan sebesar Rp2 miliar," kata JK dalam rapat Timwas Century di gedung DPR, Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (19/9/2012).

Lebih lanjut JK menyebutkan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 4 Tahun 2008 pada 15 Oktober 2010 tidak adil. "Terus terang Perppu itu tidak adil. Tiba-tiba Menkeu diberi kewenangan tidak terbatas, tidak boleh dipertanyakan dan tidak bisa dihukum," papar JK.

Dengan Perppu ini, kata JK, keadaan ekonomi harus masuk kategori sistemik. Namun di saat bersamaaan, dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tidak ada kata bulat ihwal keadaan sistemik. "Dalam rapat 21 November dan 24 November tidak ada satu kata sistemik. Lho, mengapa tiba-tiba sistemik," tanya JK heran.

JK menilai, bailout Century dalam praktiknya merupakan pemberian blanket guarantee, karena jika berpijak pada Perppu tidak masuk kategori sistemik. "Blanket guarantee tidak perlu sistemik. Yang dipakai Perppu, tapi tanpa sistemik ya itu namanya blanket guarantee," tegas JK.

Dalam kesempatan tersebut JK juga menegaskan dirinya dan Presiden SBY tidak tahu menahu soal bailout Century. Dia menegaskan bailout Century dilakukan senyap. "Dua orang pimpinan negeri ini tidak tahu, bagaimana negara ini," cetus JK.

Dalam kesempatan tersebut anggota Timwas Century dari Fraksi Partai Demokrat Achsanul Qosasi menanyakan soal rapat 9 Oktober 2008 di Istana Kepresidenan. "Apakah Bapak tidak diundang atau tidak hadir," tanya Qosasi seraya membacakan jadwal acara resmi JK pada tanggal yang sama mulai pagi hingga sore hari.

Menjawab pertanyaan itu, JK menegaskan dirinya tidak pernah mempersoalkan soal undangan rapat pada 9 Oktober 2008. "Kalau Presiden undang, seluruh acara akan saya batalkan. Saya berada di Jakarta, tapi tidak diundang," tegas JK.

Apapun kehadiran JK di Timwas Century menjadi vitamin baru bagi DPR. Meski tak ada informasi yang baru, namun penampilan JK kali ini lebih tegas dibanding saat hadir dalam forum Pansus Angket Century di 2010. JK tak segan menyebut peran Bank Indonesia (BI) dalam kasus ini. [mdr]

Berita Terkait Lainnya

0 Komentar

Belum ada komentar untuk berita ini.

Kirim Komentar

Login with