Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 27 Januari 2015 | 17:20 WIB
Hide Ads

Terkait Pilgub Jabar

PDIP Akan Definitifkan Jabatan TB Hasanuddin

Oleh : Marlen Sitompul | Senin, 17 September 2012 | 15:05 WIB
PDIP Akan Definitifkan Jabatan TB Hasanuddin
TB Hasanuddin - IST

INILAH.COM, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menetapkan TB Hasanuddin sebagai ketua definitif DPD PDIP Jawa Barat terkait persyaratan pendaftaran calon gubernur (cagub) setempat.

Sebelumnya, KPUD mengancam menolak cagub dari PDIP jika saat pendaftaran calon berkasnya ditandatangani oleh Pelaksana Harian Ketua DPD PDIP Jabar.

Sekjen PDI Perjuangan Tjahyo Kumolo mengatakan, posisi TB Hasanuddin telah jelas. Setelah pengunduran diri Rudy Harsa Tanaya, DPP PDIP memberikan kepercayaan kepada anggota DPR asal Jabar itu.

"Itu tidak masalah, kami tinggal tetapkan saja sebagai ketua definitif. Sama halnya seperti DKI Jakarta," tandas Tjahyo di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/9/2012).

Untuk itu, anggota komisi I DPR itu diberikan mandat untuk melakukan konsolidasi kepada seluruh pengurus DPC PDIP Jabar. Pasalnya, eksistensi PDI Perjuangan di Jabar sangat penting.

"Demi kelancaran konsolidasi, maka PLH ketua untuk mempersiapkan tahapan-tahapan Pilkada Jabar, mempersiapkan pelaksanaan pemilu, melaksanakan program skala prioritas," jelas Tjahyo.

TB Hasanuddin telah resmi menjabat sebagai PLh Ketua DPD PDIP Jabar setelah Rudy Harsa mengundurkan diri. Pengunduran Rudy diduga terkait Pilkada Jabar 2013.

Sebelumnya diberitakan, Ketua KPUD Jabar Yayat Hidayat berpendapat, mekanisme pengusungan cagub atau cawagub oleh suatu partai harus ditandatangani ketua dan sekretaris definitif. Aturan itu termacantum dalam pasal 59 ayat 5 huruf a Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemilu yang menyatakan bahwa pasangan calon kepala daerah diajukan parpol atau gabungan parpol harus ditandatangani pimpinan parpol.

"Kami juga merujuk pada Bab I pasal 1 ayat 7 Peraturan KPU No 9 tahun 2012 tentang Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah. Dalam peraturan KPU ini terdapat keterangan, yang dimaksud pimpinan parpol adalah ketua dan sekretaris atau sebutan lain, semacam presiden atau ketua tanfidz," tegasnya. [yeh]

0 Komentar

Belum ada komentar untuk berita ini.

Kirim Komentar

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab. INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.