Senin, 22 Desember 2014 | 16:56 WIB
Follow Us: Facebook twitter
Tenda Rp15 Miliar BNPB masih Diusulkan di DPR
Headline
Ilustrasi - inilah.com/Ajus
Oleh: Firman Qusnul Yakin
nasional - Minggu, 16 September 2012 | 20:32 WIB
Berita Terkait

INILAH.COM, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan penjelasan resmi seputar polemik proyek pengadaan tenda senilai Rp15 Miliar. Menurut Juru Bicara BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, tenda tersebut tidak hanya diperuntukkan Presiden semata.

Sutopo menuturkan, dalam rapat Komisi VIII DPR RI dengan BNPB pada Selasa, (11/9/12) membahas realokasi anggaran 2012, salah satu usulan BNPB adalah pengadaan Posko Portabel seharga Rp15 milyar. Satu set Posko portabel dapat berupa tenda atau kontainer yang berjumlah puluhan. Tendanya bukan seperti tenda pramuka atau pengungsi.

"Ini semua inisiatif BNPB, bukan dari Presiden. Satu set Posko portabel terdiri dari beberapa ruangan, seperti ruangan untuk pos komando, ruang koordinasi, ruang radio komunikasi, media center, ruang bedah/perawatan, logistik, peralatan, ruang istirahat," ujar Sutopo, Minggu (16/9/12).

Bahan yang digunakan juga harus kuat menahan ancaman bencana, seperti abu dan pasir letusan gunungapi, dan gempabumi. Saat bencana ketika ada kunjungan VVIP seperti Presiden, Wapres, Menteri atau pejabat lain dapat menginap di posko tersebut.

Pengadaan tenda ini berkaca pada. pengalaman saat bencana seperti banjir bandang di Wasior, tsunami di Mentawai, gempa di Padang dan sebagainya, BNPB dan BPBD kesulitan mencari ruangan yang memadai yang dapat digunakan sebagai pos komando. Apalagi jika gempabumi besar yang menyebabkan bangunan roboh dan pada daerah yang terpencil maka posko portabel sangat dibutuhkan. Ketika selesai bencana, alat tersebut dibongkar (knock down) dan disimpan di gudang serta dapat digunakan untuk daerah lain.

"Lembaga-lembaga yang menangani bencana umumnya punya posko portabel seperti Turki, Italia, Jepang," tambah Sutopo.

Semua masih tahap usulan dari BNPB saat rapat dengan DPR. Kamis kemarin (13/9/12) dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VIII DPR RI dengan BNPB beberapa anggota DPR mendukung usulan tersebut. Dalam hal ini BNPB akan mengikuti semua keputusan DPR. Jika ditolak, BNPB tidak akan melanjutkan usulan tersebut.

"Jika disetujui, mekanisme pengadaannya pun melalui sistem LPSE yang terbuka, transparan dan semua bisa mengikuti lelang," tandas Sutopo. [ton]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA
BERITA POPULER