Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 28 April 2015 | 21:23 WIB
Hide Ads

MoU KPK-TNI Ganggu Independensi

Oleh : Agus Rahmat | Jumat, 14 September 2012 | 14:52 WIB

Berita Terkait

MoU KPK-TNI Ganggu Independensi
Anggota Komisi III DPR Eva Kusumah Sundari - inilah.com/Agus Priatna

INILAH.COM, Jakarta - Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan TNI dinilai merugikan independensi KPK dalam pemberantasan korupsi. Sebab, mentalnya penanganan kasus korupsi sebuah instansi karena adanya MoU.

Hal itu dikatakan anggota Komisi III DPR Eva Kusumah Sundari. Dia menilai, TNI juga merupakan episentrum korupsi dalam beberapa hal.

"Hal itu tentu akan mempengaruhi independensinya (KPK). Kita lihat MoU Jawa Barat dengan IDI (Ikatan Dokter Indonesia) semua kasus mental. Kemudian MoU Kejati dengan Pelindo. Itu semua kasus tak terproses karena MoU. MoU mengganggu independensi," jelas Eva, di Jakarta, Jumat (14/9/2012).

Menurut politikus PDI Perjuangan tersebut, nota kesepahaman KPK dengan TNI tidak bagus buat KPK. Di lingkungan TNI masalah korupsi juga sering ada sehingga KPK harus mengusutnya.

"Ini hal yang tak sehat dengan adanya KPK MoU dengan TNI. Apalagi dalam TNI, senjata merupakan episentrum korupsi. Tentu mengundang berbagai pertanyaan, ada kepentingan apa dengan MoU ini," kata Eva.

Dia tidak sepakat jika persoalan tahanan KPK yang dianggap tidak mencukupi, dan TNI harus menyediakan tahanan. Bagi Eva, tidak seharusnya mengarah ke situ dengan melibatkan TNI dalam MoU tersebut.

"Kalau soal tahanan KPK, misalnya tidak ada tempat ruang tahanan, ya itu tanggung jawab Depkum HAM," tandas Eva.

Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menyepakati kerja sama KPK dan TNI dalam hal penggunaan rutan milik Kodam Jaya di Guntur, Jakarta Selatan, untuk menampung tahanan kasus korupsi.

"Diharapkan kerja sama yang telah dibangun antara KPK dan TNI selama ini dan diperbarui lewat MoU yang ditandatangani hari ini, mampu memberikan sinergi penegakan hukum pemberantasan korupsi secara independen dan bebas dari kekuasaan manapun," kata Abraham. [yeh]

0 Komentar

Belum ada komentar untuk berita ini.

Kirim Komentar

Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab. INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.