Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 18 Oktober 2017 | 08:51 WIB

Yusril Optimis 'Kalahkan' Kejagung

Oleh : Sumitro | Kamis, 6 September 2012 | 01:14 WIB
Yusril Optimis 'Kalahkan' Kejagung
Yusril Ihza Mahendra - inilah.com
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Penjatuhan pidana dengan tidak mencantumkan Pasal 197 KUHAP dalam amar putusan pengadilan tidaklah sah.
Tanpa pencatuman Pasal 197 KUHAP, amar putusan juga dianggap bertentangan dengan Undang-Undang. Karenanya pemidanaan tersebut dapat dibatalkan.
Demikian dikatakan pakar hukum pidana Yahya Harahap saat menjadi ahli pemohon dalam sidang Pengujian Undang-Undang (PUU) Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (5/9).
Sidang yang diajukan terdakwa kasus eksploitasi hutan Parlin Riduansyah melalui kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra mengagendakan keterangan saksi/ahli dari pemerintah, DPR dan saks/ahli pemohon.
"Dapat dibatalkan, batal demi hukum secara absolut. Putusan kasasi itu merupakan kebatalan yang substansial atau kebatalan hakiki. Putusan demikian sejak semula bertentangan dengan Pasal 197 KUHAP. Disimpulkan setiap putusan yang tidak mencantumkan Pasal 197 maka batal demi hukum," ucapnya.
Batal demi hukum karena dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP menyatakan batal yang bersifat absolut atau mutlak apabila tidak mencantumkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP dalam amar putusan pengadilan.
Dimana pembatalan itu terlepas dari putusan tingkat pertama, banding, atau kasasi. Akhirnya putusan yang telah ditetapkan menjadi tidak sah, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kepada terpidana.
Apabila jaksa tetap bersikukuh untuk mengeksekusi putusan yang batal demi hukum, kata Yahya, berarti jaksa telah bertindak sewenang-wenang, inskontitusional, dan telah melakukan pelanggaran HAM karena nyata-nyata telah melanggar UUD 1945.
Bahkan, jaksa dianggapnya telah melanggar pilar negara hukum karena memaksakan eksekusi melalui putusan PK No. 157 PK/Pid.Sus/2011 terhadap Parlin yang tidak memuat perintah penahanan.
Sementara itu Direktur Litigasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Mualimin Abdi, mengatakan, putusan yang tidak mencantumkan perintah eksekusi pada tingkat Mahkamah Agung (MA) tetap berlaku sah.
Karena dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP hanya berlaku bagi pengadilan negeri (PN) dan pengadilan tinggi (PT) dan tidak berlaku untuk institusi yang lebih tinggi, Mahkamah Agung (MA).
Yusril Ihza Mahendra mengatakan, kliennya sudah dieksekusi oleh kejaksaan. Hanya saja dalam prosesnya, jaksa hingga kini tidak mau menandatangani surat eksekusi sehingga kliennya itu belum menjalani sepenuhnya sebagai narapidana.
"Beliau ditempatkan di ruang klinik di LP Banjarmasin dan belum sepenuhnya menjalani status napi," katanya.
Yusril berharap akan ada putusan MK sehingga membuat terang permasalahan tersebut. Karena selain Parlin, Yusril menyebut kasus serupa terjadi juga dengan orang lain. Sehingga dengan adanya putusan MK, diharapkan tanda tanya yang selama ini menghantui kliennya menjadi terang dan jelas.
"Insya Allah sebagian akan dikabulkan permohonannya, pemerintah juga menyadari bahwa mereka tidak mau menghadirkan ahli dan begitu juga DPR, pemohon dan DPR pendapatnya juga sama. Karena itu serahkan kepada majelis supaya ambil keputusan," imbuh dia.
Pasal 197 ayat (1) dan (2) UU 8/1981 KUHAP sendiri diketahui diuji materi oleh Parlin Riduansyah setelah kasasi jaksa ke Mahkamah Agung (MA) menyatakan dia bersalah.
Padahal Pengadilan Negeri Banjarmasin memutuskan bahwa Parlin tidak terbukti bersalah. Melalui kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra, hal yang mengakibatkan kliennya dinyatakan bersalah adalah karena Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP multitafsir.
"Kami mengugat Pasal 197 ayat (1) dan (2) KUHAP supaya MK memberikan tafsiran terkait putusan batal demi hukum. Apakah putusan yang batal demi hukum tidak dapat dieksekusi, tidak punya nilai hukum, atau tidak berkekuatan nilai hukum tetap," terang Yusril, Jumat (27/7/2012) lalu. [gus]

Komentar

 
x