Jumat, 24 Oktober 2014 | 22:20 WIB
Follow Us: Facebook twitter
RUU DIY Akan Mereformasi Keraton Yogyakarta
Headline
Wakil Ketua Komisi II DPR, Ganjar Pranowo - inilah.com
Oleh: Ajat M Fajar
nasional - Rabu, 29 Agustus 2012 | 00:30 WIB

INILAH.COM, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR, Ganjar Pranowo mengatakan, RUU Keistimewaan DIY juga akan mereformasi struktur kesultanan Yogyakarta.

"Seorang sultan yang mau jadi gubernur itu harus memenuhi syarat yang ada, makanya tidak boleh lagi ada sultan atau paku alam yang tidak sekolah," ujar Ganjar di Gedung DPR, Senayan, Selasa (28/8/2012).

Dia menjelaskan, struktur kesultanan Yogyakarta saat ini masih sebatas kewenangan sendiri tanpa diatur dalam sebuah ketentuan seperti mengenai penetapan seseorang menjadi sultan atau raja.

Saat ini Kesultanan Yogyakarta memiliki sebuah lembaga yang dinamakan Kasultanan Penghageng Kawedanan Hageng Panitropuro atau biasanya yang sering disebut sebagai Sekretaris Negara di Kerajaan.

Tugas dari Kasultanan Penghageng Kawedanan Hageng Panitropuro sangat penting di Kesultanan Yogyakarta. Sebab seorang Sultan atau raja Yogyakarta ditetapkan lewat lembaga tersebut.

"Penghageng nanti akan menentukan siapa yang menjadi raja untuk menjadi Gubernur nanti. Makanya itu perlu dilembagakan formal," jelasnya.

Selain itu, dalam RUU DIY ini juga mengatur pembentukan tim verifikasi yang berada di DPRD DIY. Tim ini nantinya akan memverifikasi Sultan dan Paku Alam yang akan menjadi Gubernur dan Wakil Gunernur DIY.

Lebih lanjut, Ganjar menambahkan, apabila dalam perjalanan masa jabatannya Sultan dan Paku Alam terlibat kasus korupsi maka tim verifikasi DPRD DIY akan meninjau ulang jabatan Gubernur dan Wakil Gunernur yang dijabat oleh Sultan dan Paku Alam.

"Maka dia tidak memenuhi syarat gubernur, tapi dia masih sultan. Tapi tidak ada posisi gubernur. Makanya ini implikasi besar sekali," imbuhnya.

Ganjar mengakui, dalam RUU DIY ini terdapat beberapa ketegasan dari pemerintah pusat kepada Kesultanan. Sebab selama ini struktur Kesultanan belum memiliki aturan baku dalam berbagai hal seperti penetapan keturunan Sri Sultan dan Paku Alam sebagai raja.

"Undang-undang ini sedikit-sedikit mengintervensi pihak keraton, sehingga pihak keraton harus bisa mengikutinya," tandasnya.[dit]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA
BERITA POPULER