Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 22 September 2017 | 15:19 WIB

Kontrak BP Migas Bukan Perjanjian Internasional

Oleh : Sumitro | Rabu, 1 Agustus 2012 | 22:00 WIB
Kontrak BP Migas Bukan Perjanjian Internasional
IST
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Saksi ahli pemerintah, Hikmahanto Juwana, mengatakan bahwa kontrak yang dilakukan antara BP Migas dengan perusahaan luar negeri tidak dikategorikan sebagai perjanjian internasional. Karena menurutnya BP Migas bukan subyek hukum dalam perjanjian internasional.

Hal itu disampaikan pakar hukum internasional Universitas Indonesia tersebut dalam sidang pengujian Pasal 1 angka 19 dan 23, Pasal 3 huruf b, Pasal 4 ayat (3), Pasal 6 Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 dan Pasal 44 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) di Mahkamah Konstitusi, Rabu (1/8/2012).

"Pihak dalam kontrak itu BP Migas yang merupakan badan hukum tersendiri dalam bentukan Badan Hukum Milik Negara, statusnya sebagai subyek hukum perdata," ucap Hikmahanto.

Dia mengungkapkan, mitra BP Migas dalam kontrak kerjasama pun bukan subyek hukum internasional. Sehingga dalam lapangan ilmu hukum kontrak tersebut merupakan bagian dari hukum perdata internasional.

Hikmahanto juga berpendapat bahwa apa yang dilakukan BP Migas itu bukanlah suatu kekalahan. Karena jika demikian berarti kekalahan berlaku pula bagi bangsa dan negara. Kekalahan tersebut akan bermakna BP Migas melakukan cidera janji sebagaimana yang dituduhkan oleh mitranya.

Ahli pemerintah lainnya, Erman Rajagukguk, mengatakan bahwa Undang-Undang Migas tidak bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana dikatakan Pemohon. Dan, hal yang perlu dilakukan ialah meneliti kembali kontrak kerjasamanya, dengan begitu akan kelihatan apakah kontrak kerjasama tersebut menguntungkan Indonesia atau tidak. Namun, kalaupun kontrak kerjasama diketahui tidak benar, semisal karena masalah cost recovery, hal itu bisa dilakukan penyempurnaan.

"UU Migas sudah baik, yang perlu diteliti kontrak kerjasamanya menguntungkan kita atau tidak. Kekhawatiran saya mengapa tidak negara yang turun tangan, bisa merugikan negara beserta asetnya. Karena itu, pihak BP Migas lah yang berkontrak, bukan negara," terang Erman.

Sidang sendiri oleh Mahfud MD selaku Ketua Pleno Hakim diputuskan ditutup dan meminta seluruh pihak untuk menyerahkan kesimpulan paling lambat hari Kamis, 9 Agustus 2012 pukul 14.00 WIB. "Agenda berikutnya sidang putusan, yang nanti jadwalnya akan diberitahu oleh panitera. Sidang hari ini ditutup," katanya.

UU Migas diketahui diuji MK setelah digugat oleh Pemohon yang terdiri dari berbagai organisasi seperti Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan organisasi lainnya. Pemohon mengajukan permohonan uji materi karena menganggap kontrak yang dilakukan oleh BP Migas langsung dengan pihak asing dapat merendahkan martabat bangsa dan negara.

Dan lagi, Pemohon menilai BP Migas tidak memiliki kewenangan untuk mengatur sehingga Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap aset kekayaan alamnya. Karena itu, mereka meminta MK menyatakan pasal yang diujinya bertentang dengan UUD 1945.

 
x