Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 20 Januari 2019 | 00:50 WIB

Korupsi Kitab Suci Sentuh Batas Psikologis Publik

Oleh : R Ferdian Andi R | Jumat, 6 Juli 2012 | 19:57 WIB

Berita Terkait

Korupsi Kitab Suci Sentuh Batas Psikologis Publik
Foto : Ilustrasi

INILAH.COM, Jakarta - Kasus korupsi pengadaan al-Quran yang telah menyeret politisi parlemen dan pengusaha telah menyentuh batas psikologis publik. Kitab Suci pun dikorupsi.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Provinsi Gorontalo, Elnino Husein Mohi, mengatakan kasus korupsi pengadaan al-Quran telah menyentuh batas psikologis publik. "Secara psikologis, kasus korupsi al-Quran ini menyentuh batas psikologis," ujarnya dalam diskusi "Perspektif Indonesia" di gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (6/7/2012).

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan menilai korupsi pengadaan al-Quran merupakan langkah nekad. Dia menyebutkan untuk menyentuh al-Quran saja dianjurkan dalam keadaan suci. "Korupsi al-Quran ini nekad," cetus Ade seraya menyebutkan sejatinya apapun bentuknya, korupsi merupakan langkah yang tidak benar.

Dalam kasus korupsi al-Quran ini, kata Ade, terdapat beberapa kejanggalan. Menurut dia proyek pengadaan al-Quran ini dilakukan di APBN Perubahan. Menurut dia, dalam beberapa kasus korupsi kerap terjadi di APBN Perubahan. "Dalam kasus al-Quran pembahasan langsung dibawa ke Banggar," kata Ade Irawan.

Kasus korupsi pengadaan al-Quran ini, dalam pengamatan Ade, berdimensi dua hal yakni korupsi politik yang melibatkan tiga pihak sekaligus yakni politisi, eksekutif dan pengusaha. "Polanya dibuat kebutuhan dan ada anggaran ada. Di situ dimulai kongkalingkong dengan kementerian," papar Ade.

Pola kedua, kata Ade, kasus pengadaan al-Quran dilakukan dengan korupsi administrasi. Panitia tender menjadi aktor penting dalam pola ini. "Perusahaan yang menang sudah dikantongi," kata Ade.

Dia menyebutkan dalam kasus korupsi pengadaan al-Quran tidak hanya bertendensi pada kantong pribadi namun juga kepentingan partai politik. "Tidak mungkin hanya ke kantong pribadi," tegas Ade.

Sementara peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jaleswardhani Pramodhawardani menyebutkan apapun praktik korupsi derajatnya sama baik korupsi al-Quran atau bukan. Dia menilai publik menjadi reaktif dalam kasus korupsi al-Quran. Menurut dia, dalam menuntaskan kasus korupsi, tak hanya dengan pendekatan politik-hukum, namun juga pendekatan budaya. Hal senada dikatakan budayawan Radhar Panca Dahana.

Sedangkan pengajar FISIP Universitas Indonesia Teguh Kurniawan mengatakan untuk memutus mata rantai korupsi politik harus dilakukan perubahan sistem politik. Baik melalui pengaturan pembiayaan partai politik, kampanye partai politik, termasuk proses rekruitmen PNS di birokrasi. Dengan cara ini, diharapkan sebagai ikhtiar untuk memutus mata rantai korupsi politik. [mdr]

Komentar

Embed Widget
x