Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 30 Juli 2015 | 09:01 WIB
Hide Ads

Investasi Macet Ranah Perdata Bukan Pidana

Oleh : Santi Andriani | Selasa, 29 Mei 2012 | 18:40 WIB

Berita Terkait

Investasi Macet Ranah Perdata Bukan Pidana
Foto: Ilustrasi

INILAH.COM, Jakarta - Pengadilan Tipikor kembali menyidangkan perkara dugaan korupsi yang melibatkan pejabat BUMN Askrindo. Ahli hukum pidana dari Universitas Parahyangan Bandung, Djisman Samosir mengatakan bahwa kasus investasi macet tak bisa dibawa ke ranah pidana.

Menurut Djisman, perbuatan melawan hukum atas kerugian investasi masuk ke ranah perdata.

Hal tersebut disampaikan Djisman saat menjadi ahli dalam sidang kasus dugaan korupsi pengelolaan dana investasi PT Askrindo dengan terdakwa Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi PT Askrindo, Rene Setiawan.

"Kalau saya dengan si A dan si B investasi tentu ada perjanjian itu ranah perdata. Tidak tiba-tiba saya dikatakan korupsi, karena ada perjanjian investasi. Menurut saya, hanya bisa dimintai pertanggungjawaban secara perdata kalau ada kemacetan, bukan pidana," kata Djisman di hadapan majelis hakim yang diketuai oleh Pangeran Napitupulu di Pengadilan Tipikor, Selasa (29/5/2012).

Dia menjelaskan, selama investasi yang dilakukan oleh PT Askrindo sah maka tidak ada pelanggaran pidana yang terjadi. Ia menilai, kasus investasi macet di perusahaan asuransi plat merah itu hanya memuat unsur pelanggaran administrasi saja.

"Jadi hanya persoalan administrasi yang dilanggar, bukan pidana. Kalau mau diambil tindakan silakan, tapi hanya administratif," ujar dosen di kampus tanah Pasundan itu.

Dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI, Rene diduga memperkaya orang lain atau korporasi oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Rene Setiawan yang menjabat Direktur Keuangan Askrindo pada tahun 2004 menjadi penjamin L/C senilai Rp435 miliar yang diterbitkan PT Bank Mandiri Tbk kepada empat perusahaan. Keempatnya yakni PT Trangka Kabel, PT Vitron, PT Indowan, dan PT Multimegah.

Ketika memasuki jatuh tempo, empat nasabah tersebut tak mampu membayar L/C pada Bank Mandiri. Akibatnya, Askrindo harus membayar jaminan L/C kepada Bank Mandiri.

Oleh tim jaksa pimpinan Esther PT Sibuea, Rene didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) huruf a jo Pasal 18 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP, Pasal 3 jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP dan Pasal 3 ayat (1) huruf a UU No 15 Tahun 2002. [mvi]

Tag :

0 Komentar

Belum ada komentar untuk berita ini.

Kirim Komentar

Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab. INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.