Selasa, 23 September 2014 | 19:20 WIB
Follow Us: Facebook twitter
Investasi Macet Ranah Perdata Bukan Pidana
Headline
Foto: Ilustrasi
Oleh: Santi Andriani
nasional - Selasa, 29 Mei 2012 | 18:40 WIB
Berita Terkait

INILAH.COM, Jakarta - Pengadilan Tipikor kembali menyidangkan perkara dugaan korupsi yang melibatkan pejabat BUMN Askrindo. Ahli hukum pidana dari Universitas Parahyangan Bandung, Djisman Samosir mengatakan bahwa kasus investasi macet tak bisa dibawa ke ranah pidana.

Menurut Djisman, perbuatan melawan hukum atas kerugian investasi masuk ke ranah perdata.

Hal tersebut disampaikan Djisman saat menjadi ahli dalam sidang kasus dugaan korupsi pengelolaan dana investasi PT Askrindo dengan terdakwa Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi PT Askrindo, Rene Setiawan.

"Kalau saya dengan si A dan si B investasi tentu ada perjanjian itu ranah perdata. Tidak tiba-tiba saya dikatakan korupsi, karena ada perjanjian investasi. Menurut saya, hanya bisa dimintai pertanggungjawaban secara perdata kalau ada kemacetan, bukan pidana," kata Djisman di hadapan majelis hakim yang diketuai oleh Pangeran Napitupulu di Pengadilan Tipikor, Selasa (29/5/2012).

Dia menjelaskan, selama investasi yang dilakukan oleh PT Askrindo sah maka tidak ada pelanggaran pidana yang terjadi. Ia menilai, kasus investasi macet di perusahaan asuransi plat merah itu hanya memuat unsur pelanggaran administrasi saja.

"Jadi hanya persoalan administrasi yang dilanggar, bukan pidana. Kalau mau diambil tindakan silakan, tapi hanya administratif," ujar dosen di kampus tanah Pasundan itu.

Dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI, Rene diduga memperkaya orang lain atau korporasi oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Rene Setiawan yang menjabat Direktur Keuangan Askrindo pada tahun 2004 menjadi penjamin L/C senilai Rp435 miliar yang diterbitkan PT Bank Mandiri Tbk kepada empat perusahaan. Keempatnya yakni PT Trangka Kabel, PT Vitron, PT Indowan, dan PT Multimegah.

Ketika memasuki jatuh tempo, empat nasabah tersebut tak mampu membayar L/C pada Bank Mandiri. Akibatnya, Askrindo harus membayar jaminan L/C kepada Bank Mandiri.

Oleh tim jaksa pimpinan Esther PT Sibuea, Rene didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) huruf a jo Pasal 18 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP, Pasal 3 jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP dan Pasal 3 ayat (1) huruf a UU No 15 Tahun 2002. [mvi]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA
BERITA POPULER