Selasa, 29 Juli 2014 | 01:25 WIB
Follow Us: Facebook twitter
Pelaksanaan Eksekusi, Kejagung akan Ikuti KUHAP
Headline
Basrief Arief - inilah.com/Agus Priatna
Oleh: Renny Sundayani
nasional - Minggu, 13 Mei 2012 | 02:18 WIB
Berita Terkait

Inilah.com, Jakarta - Jaksa Agung Basrief Arief menanggapi desakan untuk mengeluarkan surat edaran kepada para jaksa di daerah, untuk tidak melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang dinilai cacat hukum.

Menurutnya, surat edaran itu belum perlu, namun dirinya akan mengacu pada KUHAP. "Kejaksaan akan mengikuti aturan KUHAP. Kerena menurut aturan KUHAP sudah jelas," kata Basrief, Sabtu(12/5/2012)

KUHAP yang dimaksud Basrief yakni sebagaimana Pasal 197 ayat 1 huruf k tentang syarat formal pemidanaan. Dimana setiap putusan-putusan pengadilan yang tak sesuai dengan pasal tersebut maka dinyatakan putusan tersebut batal demi hukum.

Sementara sebelumnya,Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung Marwan Effendy mengatakan, setiap putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung tidak lantas dapat dilakukan eksekusi. Apalagi putusan MA yang cacat hukum yang didalamnya tak mengandung perintah untuk eksekusi.

Sementara di tempat terpisah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Advokat Indonesia, Jhonson Pandjaitan mengatakan,Jaksa Agung harus berani mengambil keputusan terkait eksekusi atas putusan pengadilan yang dinilai cacat hukum.

"Jadi jaksa agung harus berani ngambil keputusan. Jamwas mengusulkan agar persoalan seperti ini, karena ini banyak dan menyangkut nasib orang dan soal ketidakadilan supaya dikeluarkan surat edaran,"kata Johnson.

Surat edaran tersebut dimaksudkan, agar jaksa-jaksa baik di pusat maupun di daerah memiliki pegangan dalam bertindak bilamana menerima putusan pengadilan yang cacat hukum.

"Dari segi institusi dia katakan sebaiknya dikeluarkan surat edaran agar putusan-putusan cacat seperti ini, non eksekutoral tidak dijalankan demi prinsip dan keadilan,"katanya.

Dicontohkan Jhonson, salah satu korban dari ketidakjelasan MA dalam mengeluarkan putusan yakni terkait kasus yang menimpa Direktur Utama PT. Satui Bara Tama (PT SBT), Parlin Riduansyah. Putusan terkait kasus Parlin adalah salah satu contoh putusan yang cacat hukum, sehingga jaksa tak dapat melakukan eksekusi. Namun Kejagung diketahui tetap menerbitkan surat perintah untuk melakukan eksekusi terhadap Parlin.

Untuk diketahui, Parlin diduga melakukan kegiatan eksploitasi lahan kawasan hutan di Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Banjarmasin, Kalimantan Selatan tanpa izin dari Menteri Kehutanan (Menhut).

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 1425 Pis.Sus/2009/PN.BJM tanggal 19 april 2010, putusan menyatakan terdakwa H Parlin Riduansyah bin H Muhammad Syahdan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ke satu primair, ke satu subsidair atau dakwaan kedua dan membebaskan terdakwa. [ton]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA
BERITA POPULER