Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 22 September 2017 | 15:24 WIB

Banyak Putusan Cacat Hukum

JA Harus Terbitkan Surat Edaran Ketentuan Eksekusi

Oleh : Renny Sundayani | Selasa, 24 April 2012 | 01:39 WIB
JA Harus Terbitkan Surat Edaran Ketentuan Eksekusi
Jaksa Agung Muda Pengawasan, Marwan Effendy - inilah.com
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung Marwan Effendy mengaku telah meminta Jaksa Agung Basrief Arief untuk membuat surat edaran agar jaksa baik di pusat maupun di daerah tidak melakukan eksekusi atas putusan dari lembaga peradilan yang cacat hukum.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Advokat Indonesia, Jhonson Pandjaitan kepada wartawan usai bertemu Marwan untuk membahas terkait maraknya putusan yang cacat hukum yang dikeluarkan Mahkamah Agung (MA) namun tetap akan dilakukan eksekusi oleh jaksa selaku eksekutor, Senin (23/4)

"Soal kecacatan dari sebuah putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan secara khusus dalam hal ini Mahkamah Agung,"kata Jhonson.

Jhonson mengatakan, kepada dirinya, Marwan mengakui bahwa putusan cacat hukum yang dikeluarkan Mahkamah Agung jumlahnya sangat banyak.

"Ternyata memang Jamwas mengakui bahwa itu juga memang terjadi di jakarta, terjadi di Jawa Timur,terjadi di jambi,terjadi di Sumatera Utara, di Kalimantan dan Sulawesi juga," katanya

Kepada Jhonson, Marwan mengatakan telah meminta kepada Jaksa Agung, agar pihaknya secara tegas melarang jaksa untuk melakukan eksekusi bagi putusan sebuah perkara yang cacat hukum.

"Dia (Marwan) menyatakan bahwa dia sudah menyarankan kepada jaksa agung untuk putusan,baik putusan kasasi di mahkamah agung maupun putusan PK-nya agar tidak di eksekusi karena mengandung kecacatan dan kecacatan itu sesuai dengan norma KUHAP yang ada,karena itu non-eksekutorial (tidak dapat dieksekusi)," bebernya.

Marwan berpandangan, setiap putusan yang dikeluarkan MA tak lantas dapat dilakukan eksekusi. Apalagi putusan MA yang cacat hukum yang didalamnya tak mengandung perintah untuk eksekusi.

"Jadi jaksa agung harus berani ngambil keputusan. Jamwas mengusulkan agar persoalan seperti ini, karena ini banyak dan menyangkut nasib orang dan soal ketidakadilan supaya dikeluarkan surat edaran,"jelasnya.

Surat edaran tersebut dimaksudkan, agar jaksa-jaksa baik di pusat maupun di daerah memiliki pegangan dalam bertindak bilamana menerima putusan pengadilan yang cacat hukum.

"Dari segi institusi dia katakan sebaiknya dikeluarkan surat edaran agar putusan-putusan cacat seperti ini, non eksekutoral tidak dijalankan demi prinsip dan keadilan,"katanya.

Jhonson mencontohkan, salah satu korban dari ketidakjelasan MA dalam mengeluarkan putusan yakni terkait kasus yang menimpa Direktur Utama PT. Satui Bara Tama (PT SBT), Parlin Riduansyah. Putusan terkait kasus Parlin adalah salah satu contoh putusan yang cacat hukum, sehingga jaksa tak dapat melakukan eksekusi. Namun Kejagung diketahui tetap menerbitkan surat perintah untuk melakukan eksekusi terhadap Parlin.

"Nah dia (kasus Parlin) memenuhi kriteria itu (Putusan Cacat Hukum). Yang pertama tidak ditahan dibilang ditahan itu berarti menyidangkan sesuatu yang salah. Yang kedua,kan itu ada putusan menghukum tapi di PK-kan enggak ada. Putusan PK-nya tidak ada menyatakan itu (eksekusi) jaksa mau menjalankan yang mana?"cetusnya.

Sementara itu terhadap kasus yang menimpa Parlin, Jhonson yang juga mengawal kasus Parlin mengaku telah mengirim surat kepada Jaksa Agung Basrief Arief, agar Basrief bersikap tegas tidak mengeluarkan perintah eksekusi terhadap putusan MA yang cacat hukum. "Suratnya sudah dijawab dan diserahkan sekarang ke jaksa agung untuk tidak mengeksekusi. Jadi eksekusi'a tidak mengeksekusi,"akunya.

Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kejagung, Ketua Komisi III DPR Benny K Herman mengaku pihaknya cukup banyak menerima aduan dari masyarakat yang menjadi korban mafia hukum institusi Kejaksaan atas eksekusi paksa terhadap putusan batal demi hukum.

Oleh itu Komisi III DPR-RI meminta agar kejaksaan tak memaksakan untuk melakukan ekesekusi atas putusan yang cacat hukum. Komisi 3 sendiri akan kembali melakukan RDP dengan Kejagung terkait eksekusi pada 7 Mei 2012 mendatang.[jat]

Tags

 
x