Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 18 Oktober 2017 | 08:50 WIB

Uji Materi UU Pemilu, DPR Siap Bertarung di MK

Oleh : Sumitro | Jumat, 20 April 2012 | 22:05 WIB
Uji Materi UU Pemilu, DPR Siap Bertarung di MK
inilah.com
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - DPR mempersiapkan diri menghadapi gugatan puluhan partai non parlemen terhadap Undang-Undang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2008 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ketika surat (MK) datang, pimpinan segera mendisposisikan ke Komisi III dengan melibatkan mantan anggota Pansus," terang Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (20/4/2012).

Menurutnya, uji materi terhadap UU Pemilu yang belum lama ini disahkan DPR adalah sebuah keniscayaan. Karena pada dasarnya siapapun warga bangsa yang dirasakan terlanggar hak-haknya, bisa mengajukan gugatan ke MK.
Sebab MK adalah satu-satunya pintu terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. "Saya kira memang pintu satu-satunya terbaik ke MK dan DPR pada posisi siap," tegas Agun.

Dalam menghadapi gugatan beberapa partai politik non parlemen, tambahnya, keputusan sejatinya ada pada pimpinan DPR. Karena sudah ada mekanisme kuasa hukum, yang mana ketentuannya diwakilkan ke Komisi III.

Dalam hal UU Pemilu, sesuai dengan peraturan tata tertib Komisi III juga tidak akan berjalan sendiri, melainkan bersama anggota dewan dari mantan Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu.

Diberitakan sebelumnya, puluhan partai non parlemen melalui 32 advokat secara resmi melayangkan gugatan ke MK terkait Pasal 8 dan Pasal 208 UU Pemilu, Kamis (20/4/2012).

Salah satu kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Pasal 8 yang mengatur tentang verifikasi partai politik dinilai diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945.

Adapun Pasal 208 tentang ambang batas nasional atau Parliamentary Threshold 3,5 persen, dianggap tidak sesuai dengan asas kedaulatan rakyat dalam konstitusi.

Sebab ketentuan PT hanya menghitung perolehan suara ditingkat nasional, meski di daerah ada yang perolehan suaranya mencapai 70 persen. Sehingga dinilai bertentangan dengan asas kedaulatan rakyat, prinsip keadilan dan persamaan dalam hukum. [mah]

Tags

Komentar

 
Embed Widget

x