Kamis, 2 Oktober 2014 | 07:23 WIB
Follow Us: Facebook twitter
Golkar: Wajar DPR Interpelasi ke Presiden
Headline
Bobby Rizaldi - bobbyrizaldi.com
Oleh: Agus Rahmat
nasional - Senin, 16 April 2012 | 22:40 WIB
Berita Terkait

INILAH.COM, Jakarta - Pengajuan interpelasi terhadap Presiden atas kebijakan Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan, dinilai sebagai hal yang biasa. Fraksi Golkar DPR menganggap interpelasi terhadap Presiden bukan untuk kepentingan politis.

"Interpelasi tersebut sebenarnya mekanisme biasa untuk menanyakan kepada Presiden tentang mekanisme pelepasan asset. Yang mana seharusnya melalui prosedur persetujuan dari Menkeu," jelas anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar Bobby Rizaldi saat dihubungi, senin (16/4/2012).

Persoalan ini menurutnya harus dikonfirmasi. Sebab, jangan sampai tata kelola negara bisa dilangkahi.

Hingga kini, ada 38 anggota yang sudah menandatangani untuk menyepakati dilakukan interpelasi terhadap Dahlan Iskan. Rinciannya, 21 orang dari Golkar, enam dari PDIP, empat orang dari Gerindra, satu orang dari PAN, tiga orang dari PPP, dua orang dari PKS, dan satu orang dari Partai Hanura.

Dominasi Golkar dalam mengusulkan ini dinilai sangat politis. Apalagi, Dahlan Iskan digadang-gadang akan maju dalam bursa pemilihan Presiden 2014 mendatang. Terlebih, elektabilitas Dahlan Iskan sangat tinggi dibandingkan dengan calon yang diusung Golkar.

"Oh sama sekali bukan itu (kepentingan 2014, red), karena ini sudah menyangkut dua Kementrian yaitu BUMN dan Keuangan. DPR ingin mengkonfirmasi kepada Presiden prosedur mana yang benar dalam ranah eksekutif mengenai pelepasan asset tersebut. Ini terkait dengan fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah," elak Bobby.

Interpelasi didasari terbitnya keutusan Menteri BUMN Nomor KEP-236/MBU/2012 tentang pendelegasian sebagian kewenangan, dan atau pemberian kuasa Menteri Negara BUMN sebagai wakil pemerintah selaku pemegang saham/RUPS pada perusahaan perseroan (Persero) dan perseroan terbatas serta pemilik modal pada perusahaan umum (perum) kepada direksi, dewan komisaris/dewan pengawas dan pejabat eselon I di lingkungan Kementerian BUMN.

SK ini dinilai sebagai bentuk penjuaan aset secara legal. Sebab, Direksi BUMN bisa menjual aset tanpa melalui mekanisme yang seharusnya. Ini dinilai melanggar pasal 45 dan 46 UU No.1/2004 tentang perbendaharaan negara terkait penjualan aset BUMN yang harus melalui persetujuan DPR, presiden dan atau menteri keuangan. Selain itu, melanggar UU No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPD, DPD dan DPRD (UU MD3). [gus]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
2 Komentar
Imam Muslim
Rabu, 18 April 2012 | 07:37 WIB
Jalan terus pak Dahlan, Parpol bingung kehilangan sumber dananya dan kawatir bila pak Dahlam maju Pilpres pasti rakyat akan mendukung.
Azka Akbar
Selasa, 17 April 2012 | 07:48 WIB
Golkar melakukan interpelasi dan berlawanan dengan keinginan partai koalisi atau penguasa, sebaiknya Golkar apakah tetap dipertahankan atau keluar saja dari koalisi
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA
BERITA POPULER