Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 27 Maret 2015 | 13:54 WIB
Hide Ads

Golkar: Wajar DPR Interpelasi ke Presiden

Oleh : Agus Rahmat | Senin, 16 April 2012 | 22:40 WIB
Golkar: Wajar DPR Interpelasi ke Presiden
Bobby Rizaldi - bobbyrizaldi.com

INILAH.COM, Jakarta - Pengajuan interpelasi terhadap Presiden atas kebijakan Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan, dinilai sebagai hal yang biasa. Fraksi Golkar DPR menganggap interpelasi terhadap Presiden bukan untuk kepentingan politis.

"Interpelasi tersebut sebenarnya mekanisme biasa untuk menanyakan kepada Presiden tentang mekanisme pelepasan asset. Yang mana seharusnya melalui prosedur persetujuan dari Menkeu," jelas anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar Bobby Rizaldi saat dihubungi, senin (16/4/2012).

Persoalan ini menurutnya harus dikonfirmasi. Sebab, jangan sampai tata kelola negara bisa dilangkahi.

Hingga kini, ada 38 anggota yang sudah menandatangani untuk menyepakati dilakukan interpelasi terhadap Dahlan Iskan. Rinciannya, 21 orang dari Golkar, enam dari PDIP, empat orang dari Gerindra, satu orang dari PAN, tiga orang dari PPP, dua orang dari PKS, dan satu orang dari Partai Hanura.

Dominasi Golkar dalam mengusulkan ini dinilai sangat politis. Apalagi, Dahlan Iskan digadang-gadang akan maju dalam bursa pemilihan Presiden 2014 mendatang. Terlebih, elektabilitas Dahlan Iskan sangat tinggi dibandingkan dengan calon yang diusung Golkar.

"Oh sama sekali bukan itu (kepentingan 2014, red), karena ini sudah menyangkut dua Kementrian yaitu BUMN dan Keuangan. DPR ingin mengkonfirmasi kepada Presiden prosedur mana yang benar dalam ranah eksekutif mengenai pelepasan asset tersebut. Ini terkait dengan fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah," elak Bobby.

Interpelasi didasari terbitnya keutusan Menteri BUMN Nomor KEP-236/MBU/2012 tentang pendelegasian sebagian kewenangan, dan atau pemberian kuasa Menteri Negara BUMN sebagai wakil pemerintah selaku pemegang saham/RUPS pada perusahaan perseroan (Persero) dan perseroan terbatas serta pemilik modal pada perusahaan umum (perum) kepada direksi, dewan komisaris/dewan pengawas dan pejabat eselon I di lingkungan Kementerian BUMN.

SK ini dinilai sebagai bentuk penjuaan aset secara legal. Sebab, Direksi BUMN bisa menjual aset tanpa melalui mekanisme yang seharusnya. Ini dinilai melanggar pasal 45 dan 46 UU No.1/2004 tentang perbendaharaan negara terkait penjualan aset BUMN yang harus melalui persetujuan DPR, presiden dan atau menteri keuangan. Selain itu, melanggar UU No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPD, DPD dan DPRD (UU MD3). [gus]

2 Komentar

Image Komentar
IMAM MUSLIM - Rabu, 18 April 2012 | 07:37 WIB
Jalan terus pak dahlan, parpol bingung kehilangan sumber dananya dan kawatir bila pak dahlam maju pilpres pasti rakyat akan mendukung.
Image Komentar
AZKA AKBAR - Selasa, 17 April 2012 | 07:48 WIB
Golkar melakukan interpelasi dan berlawanan dengan keinginan partai koalisi atau penguasa, sebaiknya golkar apakah tetap dipertahankan atau keluar saja dari koalisi

Kirim Komentar

Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab. INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.