Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 3 September 2015 | 06:44 WIB
Hide Ads

Inilah Aturan Baru Pemilu 2014

Oleh : Ajat M Fajar | Kamis, 12 April 2012 | 20:28 WIB
Inilah Aturan Baru Pemilu 2014
inilah.com/Wirasatria

INILAH.COM, Jakarta - Sidang paripurna DPR telah mengesahkan RUU Pemilu menjadi Undang-undang menggantikan Undang-undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu. Beberapa aturan main Pemilu 2014 berbeda dengan 2009.

Dalam Undang-undang No 10 Tahun 2008 besaran Parliamentary Threshold (PT) sebesar 2,5 persen, kini bertambah menjadi 3,5 persen. Sistem pemilu terbuka tetap dipertahankan, kuota kursi per dapil dan sistem penghitungan pun tidak ada yang berubah dengan Pemilu 2009.

Namun dalam hal keberadaan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi dan Kabupaten/kota, keberadaannya diperkuat dengan mengubah kelembagaannya dari panitia menjadi badan menjadi Bawaslu.

Meski namanya hampir sama dengan Bawaslu pusat, kewenangan Bawaslu Provinsi hanya mencakup wilayah Provinsi dan Kabupaten/kota saja. Sedangkan Bawaslu Pusat mencakup keseluruhan wilayah di Indonesia.

Dalam parpipurna, Fraksi Partai Golkar menginginkan PT sebesar 5 persen dengan kuota per dapil 3-8 kursi dan sistem penghitungan dengan sistem divisor webster. Adapun Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan besaran PT berjenjang mulai dari 5,4 dan 3 persen untuk nasional sampai daerah dengan sistem pemilu tertutup dan sistem penghitungan Webster.

Sementara Partai Demokrat bersama PKS, PAN, PPP, PKB, Hanura dan Gerindra setelah melalui forum lobi menyepakati PT sebesar 3,5 persen dengan kuota per dapil 3-10 untuk nasional dan 3-12 untuk Provinsi dan kabupaten/kota dengan penghitungan suara gunakan kuota murni.

Penghitungan kursi metode kuota murni adalah penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota parpol peserta pemilu didasari atas penghitungan seluruh suara sah dari setiap partai politik peserta pemilu yang memenuhi ketentuan ambang batas parlemen di daerah pemilihan yang bersangkutan

Dari hasil penghitungan seluruh suara sah sebagaimana dimaksud ditetapkan angka BPP (Bilangan Pembagi Pemilih) DPR, BPP DPRD Provinsi dan Kabupaten/ kota.

Sedangkan penghitungan kursi metode divisor webster adalah penghitungan suara perolehan kursi setiap partai politik pada perolehan suara tertinggi di daerah pemilihan yang bersangkutan sampai habis alokasi kursi dengan bilangan pembagi dengan angka ganjil. [mah]

9 Komentar

Image Komentar
IFTAH LUTFI - Jumat, 22 Februari 2013 | 10:13 WIB
Sangat setuju, karena dengan demikian partai lebih bisa diandalkan. dalam arti sebelum membangun sebuah negara, bagusnya kualitas internnya yang lebih dahulu di perhatikan.
Image Komentar
WENSISLAUS YUSUF - Kamis, 24 Januari 2013 | 11:35 WIB
Saya tidak berkomentar soal uu,tapi mengajak kita semua warganegara,supaya mari kita jujur dlm melasanakan tugas negara dan bersikap adil berdasarkan dasar negara kita pancasila?
Image Komentar
INDONESIA KU - Minggu, 30 Desember 2012 | 06:43 WIB
Banyak atau sedikit sama saja....semua punya kepentingan golongan...munafik dan cendrung kolusi...ganti sistem saja
Image Komentar
SHOFIYULLAH - Selasa, 20 November 2012 | 12:15 WIB
Gak masalaha berapa persen, karena ada untung ruginyaa, proseb di bwah 3 % berart membuka kran seluas-luasnya bagi demokrasi sampai hanatu pun boleh menjadi politisi, tapi kalau mau rakayat gak bingung pilih partai ya di buat besar-besaar aja ... golkar, demokrat, pdip, nasdem ( busa gak yaa???)atau tamabah asatu partaai lagi gak apa.
Image Komentar
ALI JOHAN - Selasa, 17 April 2012 | 18:24 WIB
Betul, saya sgt setuju pt 10% bila perlu diatas 10% agar jmlh partai politik lebih ramping shg sistim berpolitik di indonesia tidak semraut dan banyak kepentingan spt skrg ini.

Kirim Komentar

Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab. INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.