Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 18 Oktober 2017 | 08:43 WIB

Ketua DPP PD: Keputusan Revisi Pasal 7 Pro Rakyat

Oleh : Ajat M Fajar | Minggu, 1 April 2012 | 23:40 WIB
Ketua DPP PD: Keputusan Revisi Pasal 7 Pro Rakyat
Foto : ilustrasi
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron menyatakan keputusan beberapa fraksi yang menyetujui penambahan pasal 7 Ayat 6A UU APBNP 2012 adalah keputusan yang tepat dan pro rakyat.

"Keputusan FPD, FPG, FPAN, FPPP, dan FPKB yang menyetujui penambahan pasal 7 ayat 6a pada UU APBNP 2012 justru lebih memperhatikan rakyat miskin. Keputusan tersebut memberi ruang kepada pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap BBM bersubsidi jika terjadi fluktuasi ICP diatas rata 15 persen selama 6 bulan," ujar Herman Khaeron di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Kramat, Jakarta Pusat, Minggu (1/4/2012).

Herman mengakui jika penyesuaian harga BBM ini akan mempengarui kenaikan harga-harga lainnya khususnya kebutuhan pokok, namun diyakininya hal itu hanya bersifat sementara karena pemerintah sudah menyiapkan beberapa program agar kenaikan itu tidak berdampak ke rakyat.

Program-program yang nantinya akan dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi dampak kenaikan itu adalah melakukan operasi pasar murah, penambahan penyediaan beras miskin (raskin), bantuan langsung sementara, dan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu.

"Jadi, pemerintah sudah menyiapkan berbagai cara perlindungan sosial dan tidak mungkin pemerintah membiarkan rakyatnya terbebani dengan hal ini. Justru jika harga tidak disesuaikan dengan kenaikan harga minyak internasional, pastinya dalam waktu kedepan anggaran pembangunan akan menurun karena dialokasikan dalam rangka menutup membengkaknya subsidi BBM," ungkapnya.

Selain itu, keputusan untuk tidak menaikan BBM justru akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi yang akibatnya lapangan kerja terganggu dan menurunkan ketersediaan lapangan perkerjaan, dan kalau tidak bekerja maka rakyat tidak punya pendapatan alias miskin.

"Penyesuaian harga BBM memang bukan keputusan populis bahkan dipastikan mendapatkan pertentangan dari masyarakat, apalagi nyata-nyata ada provokatornya. Jadi, bagi Presiden SBY dan Partai Demokrat hampir pasti popularitasnya terkoreksi dengan penyesuaian ini, namun pengorbanan popularistas ini tentunya semata-mata untuk perlindungan ekonomi nasional, kekuatan ekonomi bangsa, dan kesejahteraan rakyat kedepan," tandasnya.

Komentar

 
x