Find and Follow Us

Minggu, 15 Desember 2019 | 18:49 WIB

Banding PTUN, Menkumham Siap Tanggung Risiko

Oleh : R Ferdian Andi R | Senin, 12 Maret 2012 | 22:01 WIB
Banding PTUN, Menkumham Siap Tanggung Risiko
Menkumham Amir Syamsuddin - inilah.com/Ardy fernando
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin memutuskan untuk banding terhadap putusan PTUN Jakarta terkait kebijakan pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat. Padahal sebelumnya, Amir secara tegas tidak akan banding jika kalah.

Jika pada rapat kerja dengan Komisi Hukum akhir 2011 lalu secara tegas tidak akan banding jika PTUN mengalahkan kebijakannya, namun kali ini Amir secara tegas akan melakukan banding. "Saya banding agar putusan ini tidak berstatus tetap dan menjadi jurisprudensi," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi Hukum DPR di gedung DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/3/2012).

Amir menegaskan siap menanggung risiko terkait citra dia yang dipertaruhkan dengan sikap pengajuan banding. Ia menegaskan, ada kepentingan besar yang harus diutamakan. "Saya mengambil satu risiko, biarlah citra saya diragukan, ada kepentingan besar, jika saya tidak banding, maka itu menjadi jurisprudensi," tambah Amir.

Lebih lanjut Amir menyebutkan dalam pemberian remisi dan pembebasan bersyarat selain faktor teknis seperti masa tahanan yang dilalui selama 2/3, ada pula sisi keadilan. Menurut dia, terdapat 48 narapidana kasus korupsi yang lebih memilih mengganti masa tahanan daripada membayar denda kerugian negara. "Kerugian negara tetap. Hanya lima orang yang mengganti uang pengganti," kata Amir seraya menyebutkan sekitar Rp34 miliar kerugian negara akibat kasus tersebut.

Atas dasar itulah, Amir menyebutkan, jika pihaknya tidak melakukan banding atas putusan PTUN tersebut, secara otomatis ke-48 narapidana kasus korupsi secara hukum akan bebas. "Jika putusan itu telah menjadi jurisprudensi, tidak hanya koruptor, namun teroris dan bandar narkoba, tentunya mereka akan memanfaatkan putusan tadi. Oleh karena saya memilih tidak populer," sebut politikus Partai Demokrat ini. Dia menekankan, banding bukan atas gugatan tujuh penggugat, namun banding atas pokok perkara gugatan.

Sementara anggota Komisi Hukum DPR RI Bambang Soesatyo bisa memahami langkah Menteri Hukum dan HAM melakukan banding atas putusan PTUN terkait kebijakan pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat.

Kendati demikian, Bambang yang juga inisiator hak interpelasi kebijakan pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat menegaskan pihaknya tidak menyoal kebijakan pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat. "Tapi prosedur yang dilanggar," katanya.

Terkait upaya banding Menteri Hukum dan HAM, Bambang mewanti agar semua pihak memantau proses persidangannya. "Jangan sampai ada intervensi dari pemerintah. Karena kita menilai upaya banding ini sebagai upaya penyelamatan Pak Menteri," tegas politikus Partai Golkar ini. [mdr]

Komentar

x