Find and Follow Us

Senin, 20 Januari 2020 | 17:47 WIB

Kasus DPPID Bongkar Permainan Banggar DPR

Oleh : Santi Andriani | Sabtu, 10 Maret 2012 | 03:12 WIB
Kasus DPPID Bongkar Permainan Banggar DPR
inilah.com
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta- Terdakwa I Nyoman Suisnaya mengaku bersyukur dengan terbongkar kasusnya juga bisa membongkar permainan Banggar DPR RI yang memiliki wewenang untuk mengatur besaran anggaran Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) di Kemnakertrans.

Nyoman mengatakan, dirinya pernah diberitahu oleh Sindu Malik Pribadi, mantan pejabat Kemenkeu soal kewenangan Banggar tersebut. Sindu Malik yang pernah bersaksi di Pengadilan Tipikor mengaku dirinya bertindak sebagai konsultan Kemnakertrans dalam mengajukan DPPID.

"Pak Sindu Malik ajarkan ke saya, saya memang curiga, saya sanksi, bagaimana bisa di DPR itu semua dana dibahas sementara sudah ada dana strategis yang sudah dibahas oleh Bapenas dan diatur oleh Menkeu kemudian dibahas oleh komisi-komisi di DPR RI, lalu bagaimana bisa ada uang-uang di luar itu," ujar Nyoman ketika memberi keterangan di Pangadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (9/3/2012).

Hal itu disampaikan Sekretaris pada Ditjen Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) itu ketika diperiksa sebagai terdakwa kasus dugaan penerimaan suap Rp1,5 miliar terkait alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) transmigrasi dari calon rekanan Kemnakertrans, Dharnawati, Kuasa Direksi PT Alam Jaya Papua. Dharnawati mendapatkan proyek pembangunan KTM di empat kabupaten di Papua Barat senilai Rp73 miliar dari alokasi dana itu. Uang Rp1,5 miliar itu merupakan bagian dari comitmen fee sebesar 10 persen dari nilai proyek atau Rp7,3 miliar yang harus dipenuhi Dharnawati.

Masih kata Nyoman, Sindu saat itu pernah memberinya contoh jika di dalam APBN misalnya ada dana Rp1.300 triliun maka dari dana tersebut pada umumnya terdapat kelebihan dana karena asumsi biaya pajak dan yang lainnya.

"Dana lebih ini adalah kekuasaanya banggar untuk mengolahnya jadi Menkeu tinggal menyetujui saja karena sudah disahkan oleh banggar, dan banggar kata Pak Sindu tidak akan cawi-cawi terhadap yang sudah disusun menkeu," jelasnya lagi.

Sebelum menutup sidang, Majelis Hakim menentukan sidang lanjutan terhadap Nyoman akan dilakukan pada Jumat (9/3) mendatang dengan agenda pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum KPK.

Komentar

x