Find and Follow Us

Kamis, 23 Januari 2020 | 01:41 WIB

Menteri Terima Fee, SBY Hadapi Dilema

Oleh : Sumitro | Jumat, 24 Februari 2012 | 19:40 WIB
Menteri Terima Fee, SBY Hadapi Dilema
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono - inilah.com/Ardhy Fernando
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menurut Wakil Ketua Komisi III DPR RI Nasir Jamil, tengah dalam posisi dilematis karena dua menterinya disebut-sebut menerima fee. Dilematis, karena menurut Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK),salah seorang menteri adalah kader Partai Demokrat.

"Saya menyadari Presiden dilema. Karena satu sisi dimungkinkan menteri tersebut dari kader Demokrat, tapi satu sisi harus menegakkan hukum, tapi presiden tidak boleh pilih-pilih," terang Nasir saat dihubungi INILAH.COM dari Gedung DPR, Jumat (24/2/2012).

Presiden SBY, katanya, harus mengambil sikap tegas akan temuan PPATK, kedua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta secara serius menindaklanjutinya temuan tersebut sesegera mungkin. Sikap tegas Presiden karena kasus ini sebenarnya adalah marwah Presiden terhadap pembantunya di pemerintahan.

Jika Presiden SBY tidak mengambil sikap, menurutnya justru berbahaya bagi proses penegakan hukum ke depan. Karena mencederai Presiden sendiri dan pemerintahan secara umum dalam menegakkan hukum seadil-adilnya.

"Ini sebetulnya marwah Presiden, bahaya sekali kalau Presiden diam saja. Karena mencederai Presiden di mata masyarakat, karena menyangkut reputasi presiden. Ini akan menambah daftar panjang ketidakpercayaan rakyat kepada presiden. Apalagi presiden jauh-jauh hari menyatakan perang terhadap korupsi," tegas Nasir.

Sebelumnya PPATK menganalisis beberapa transaksi terkait kasus di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Dari analisis itu PPATK telah mengirimkan 23 Laporan Hasil Analisis (LHA) terhadap aliran uang M Nazaruddin di kasus tersebut. Dari jumlah itu, salah satu transaksi senilai Rp 100 miliar terkait sebuah proyek yang mengalir ke dua orang menteri.

Namun Ketua PPATK Muhammad Yusuf tak mau mengungkap proyek tersebut karena itu sudah masuh ranah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Karena PPATK tidak punya kewenangan memanggil orang, kita hanya melihat data di atas kertas." [tjs]

Komentar

x