INILAH.COM, Jakarta - Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie menilai aneh hubungan DPD dan DPR, tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Fungsi lembaga DPD dalam hal legislasi, pertimbangan dan pengawasan selama ini menurutnya tidak maksimal, karena kenyataannya DPD kecenderungannya kerap diabaikan oleh DPR.

"Mekanisme hubungan antara kedua lembaga ini harus didudukkan secara lebih tepat. Untuk itu mestinya pimpinan kedua lembaga bisa berkomunikasi dengan baik dan mencari cara format yang baik," terang Jimly di Gedung DPR, Rabu (22/2/2012).

Ia memaparkan, mekanisme kerja DPR dan DPD sejauh ini memang diatur dalam konstitusi. Namun Undang-Undang menempatkan lembaga yang kini dipimpin Irman Gusman itu secara tidak efektif dan tidak kuat, sehingga dalam kenyataannya memunculkan problem diantara kedua lembaga ini.

Hal yang disebutnya sangat ironis, karena DPD yang dibentuk atas dorongan masyarakat luas dengan susah payah dan biaya mahal melalui Pemilihan Umum, tetapi ketika tiap anggota DPR terpilih tidak mampu menjalankan fungsinya secara efektif.

"Ada kecenderungan DPD selalu diabaikan oleh DPR. Ini ironi, membentuknya susah, Pemilu-nya mahal, tokohnya banyak orang hebat, tetapi ketika dia duduk disini kurang bisa berbuat apa-apa," tandas Jimly yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Solusi yang bisa dilakukan untuk mengembalikan fungsi dasar dibentuknya DPD, imbuh dia, harusnya ada dukungan publik untuk perbaikan sistem ketatanegaraan yang ada. Karena bila hal ini dibiarkan terus-menerus, keberadaan DPD akan terus diabaikan oleh DPR. Dukungan diberikan untuk memperbaiki Undang-Undang yang ada. Selebihnya, tambah Jimly, hubungan DPD - DPR itu akan bisa lebih efektif dari gaya kepemimpinan kedua lembaga itu.

"Kalau DPD pandai memanfaatkan hubungan yang baik, itu sebenarnya bisa. Tetapi sejak kepemimpinan Ginanjar (Kartasasmita) sampai sekarang selalu tidak klop, tidak maksimal,"ucapnya. [gus]