INILAH.COM, Jakarta - Hasil analisis Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) tentang 2.000 transaksi mencurigakan anggota DPR menjadi kontroversi di lembaga legislatif itu.

Data tersebut dinilai beberapa kalangan disayangkan karena membuat situasi di DPR menjadi runyam. "Tidak tahu, tanya saja kepada PPATK karena dia yang mengemukakan itu. Saya kira ke depan PPATK harus hati-hati dalam hal ini," ujar Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, di Gedung DPR, Rabu (22/2/2012).

Priyo menyayangkan data 2.000 transaksi mencurigakan di DPR dipublikasikan PPATK. Sebab, jika PPATK sudah memiliki datanya seharusnya disampaikan ke lembaga hukum seperti KPK.

"Jadi kalau masih bersifat yang bahan mentah atau analisis dan dipandang belum perlu dipublikasikan, mestinya juga hati-hati. Kecuali PPATK memandang itu perlu, ya bisa langsung kirim saja kepada pihak-pihak aparat hukum, jangan justru kepada publik yang justru membikin runyam seperti sekarang ini," tandasnya.

Priyo mengaku enggan mengomentari soal 2.000 transaksi mencurigakan anggota DPR, karena datanya dinilai masih belum utuh. Meski begitu, Priyo menyarankan kedepannya PPATK lebih berhati-hati dalam mempublikasikan data yang diperoleh agar tidak menjadi polemik dan perdebatan tersendiri.

"Saya tak mau komentar apapun kecuali menyarankan kepada PPATK untuk hati-hati. Sebab, ini menyangkut nama baik institusi dan sebagainya. Lebih baik kalau ada yang gitu-gitu itu anda secara tenang langsung kirim kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Jangan terlampau gemar untuk membikin runyam semacam ini. Tapi apapun kami berterimakasih atas masukan ini," kata Priyo. [yeh]