Find and Follow Us

Selasa, 19 November 2019 | 08:35 WIB

KPK Jemput Paksa Ali Mudhori

Oleh : Santi Andriani | Selasa, 21 Februari 2012 | 00:10 WIB
KPK Jemput Paksa Ali Mudhori
Ali Mudhori - inilah.com/Agus Priatna
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjemput paksa mantan staf asistensi Menakertrans Muhaimin Iskandar, Ali Mudhori.

Pasalnya, Ketua DPC PKB Lumajang itu sudah tiga kali mangkir bersaksi di sidang kasus suap alokasi dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) di Pengadilan Tipikor, termasuk dalam sidang hari senin (20/2/2012).

"Kita panggil paksa, kan kemarin kita sudah peringatkan," ujar Penuntut Umum KPK Jaya P.Sitompul ketika dihubungi, Senin (20/2/2012). Seharusnya Ali Mudhori hari ini bersaksi bagi dua terdakwa penerima suap, I Nyoman Suisnaya dan Dadong Irbarelawan namun Ali kembali tak hadir.

Padahal, lanjut Jaya, Ali sempat menyatakan kesiapannya untuk bersaksi hari ini, Senin. Hal itu disampaikan Ali ketika didatangi tim penuntut KPK di daerah Lumajang, Jawa Timur pekan lalu.

Namun hingga persidangan berakhir sekitar pukul 13.30 WIB, Ali juga tak menunjukkan dirinya di Pengadilan Tipikor. Sehingga penuntut umum akan melakukan jemput paksa terhadap Ali pada sidang Senin pekan depan (27/2).

Jaya meminta Ali untuk bersikap kooperatif demi mengungkap tuntas kasus suap alokasi anggaran PPID di Kemenakertrans karena Ali merupakan saksi kunci yang dapat mengungkap ada tidaknya keterlibatan Menakertrans, Muhaimin Iskandar dalam kasus tersebut. "Sebenarnya kesaksian Ali Mudhori penting, apa bener namanya (Muhaimin) dicatut atau tidak," ujar Jaya.

Sumber di KPK menyebutkan tim penuntut umum sebenarnya sudah berhasil menemukan Ali Mudhori di suatu daerah terpencil yang dikelilingi hutan belantara sekitar pukul 23.00 WIB. Pencarian itu setelah sebelumnya tim tidak menemukan Ali di tiga rumahnya di Lumajang pekan lalu. Bahkan ketika disasar di kantor DPC PKB Lumajang, mantan anggota DPR RI itu tidak ditemukan.

Ali ditemukan setelah tim KPK bekerjasama dengan aparat kepolisian Lumajang. "Katanya waktu itu dia (Ali) lagi pengajian. Kan aneh pengajian di hutan, dan mobilnya pun Inova yang susah buat jalan di hutan kayak gitu," ujar sumber.

Dalam kasus ini, Nyoman dan Dadong didakwa menerima uang sebanyak Rp2,001 miliar dari pengusaha Dharnawati. Uang diduga sebagai komisi atas fee agar empat kabupaten di Papua yang diajukan Dharnawati bisa menerima dana PPID dengan total nilai Rp7,3 miliar. Keempat kabupaten yakni Keerom, Manokwari, Mimika dan Teluk Wondama. [gus]

Komentar

x