Find and Follow Us

Senin, 16 Desember 2019 | 05:27 WIB

Siapa Menteri KIB II Terima 8% Fee Nazar?

Oleh : R Ferdian Andi R | Senin, 20 Februari 2012 | 21:36 WIB
Siapa Menteri KIB II Terima 8% Fee Nazar?
Mindo Rosalina Manulang - inilah.com/Agus priatna
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Citra Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II benar-benar babak belur. Sejumlah menteri dikaitkan dengan skandal suap dan korupsi.

Yang terbaru, pengakuan Mindo Rosalina Manulang tentang permintaan fee sebesar 8 persen oleh Sang Menteri menambah centang perenang kabinet pimpinan SBY itu. Siapa menteri yang dimaksud Rosa?

Pengacara Mindo Rosalina Manulang, Achmad Rifai mengatakan kliennya pernah memberikan dana ke salah satu menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II di komplek Widya Chandra, Jakarta. Dia menyebutkan pemberian tersebut berlangsung pada pertengahan 2010. Nominalnya sebesar 8 persen dari Rp180 miliar. "Pokoknya ada dua proyek sekitar Rp100 miliar dan Rp80 miliar," kata Rifai akhir pekan lalu, tanpa merinci menteri yang dimaksud.

Spekulasi pun langsung menyeruak ke publik atas informasi tersebut. Jika merujuk kasus yang saat ini menjerat Mindo Rosalina Manulang dan Nazaruddin, memang melibatkan sejumlah kementerian. Seperti Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan hingga Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Abdul Muhaimin Iskandar, salah satu menteri yang dirumorkan menerima suap tersebut membantah bila dirinya menerima 8 persen dari totak proyek Rp180 miliar. Pemberian fee ini terkait proyek Balai Latihan Kerja Indonesia (BLKI). Muhaimin mengaku tidak mengenal Rosa serta tidak ada proyek BLKI di kementeriannya.

"Saya tidak kenal (Rosa). Tidak pernah (minta fee 8% ke Rosa)," ujar Muhaimin Iskandar usai bersaksi kasus korupsi alokasi dana proyek PPID (Percepatan Pembangunan Insfrastruktur Daerah) di Pengadilan Tipikor, Senin (20/2/2012).

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M Yusuf mengatakan pihaknya tidak mengetahui soal pernyataan Mindo Rosalina tentang pemberian 8 persen kepada salah satu menteri KIB II. "Tidak tahu," katanya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Hukum DPR, di Gedung DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/2/2012). Yusuf menyebutkan jika transaksi tidak diketahui oleh PPATK, maka transaksi dilakukan secara tunai.

Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan pihaknya telah mengklarifikasi terkait informasi pengacara Mindo Rosalina Manulang. Informasi yang didapat, kata Bambang, menteri tersebut bukan berasal dari Partai Golkar.

"Yang pasti bukan dari Partai Golkar. Yang pasti juga menteri yang dimaksud dari partai politik yang tinggal di komplek pejabat negara di Widya Chandra," kata Bambang di sela-sela rapat dengar pendapat dengan PPATK.

Sementara anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi PPP Ahmad Yani berharap agar Mindo Rosalina tidak hanya mengumbar pernyataan ke publik. Lebih dari itu, Yani meminta agar Rosa membongkar siapa menteri yang dimaksud. "Sebut saja inisial, siapa yang minta fee, sebut saja," katanya.

Dia menyebutkan dari kasus yang saat ini menjerat Nazaruddin melibatkan sejumlah kementerian seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga. "Karena proyek Nazaruddin menyebar kemana-mana. Paling tidak Rosa menyebut inisial," ujar Yani.

Informasi dari Rosa ini semestinya langsung direspons Presiden SBY karena menyangkut kredibilitas anak buahnya di kabinet. Keterangan tersebut tidak sekadar informasi biasa. Demi menjaga kewibawaan dan komitmen pemerintah, sudah semestinya Presiden SBY segera bereaksi dengan menkonfirmasi dan mengklarifikasi terkait informasi suap yang dilakukan oleh anak buahnya di kabinet. [mdr]

Komentar

x