INILAH.COM, Jakarta - Kekerasan adalah suatu bentuk serangan terhadap benda dan seseorang. Aksi kekerasan bisa kepada orang dalam hal berpendapat, misalnya, dengan menjatuhkan martabat orang lain.

Dalam demokrasi sendiri pengelolaan konflik diatur secara beradab, karenanya tidak diperbolehkan seseorang melakukan kekerasan terhadap orang lainnya. Demikian disampaikan pengamat sosiologi Universitas Indonesia Thamrin Amal Tamagola dalam diskusi 'Manfaat dan Mudharat Ormas' di Gedung DPD, Jumat (17/2/2012).

Mengenai aksi kekerasan yang kerap terjadi di Indonesia, menurut Thamrin, adalah bentuk kekerasan vertikal. Kekerasan yang terjadi atas dasar kepentingan mereka yang kuat dengan yang lemah. Dalam hal ini, pengusaha, pebisnis, dan pemerintah dengan masyarakat kecil. Namun, dari dua pelaku itu, yang kerap mengawali aksi kekerasan adalah pengusaha, pebisnis dan pemerintah pusat.

"Biang keroknya adalah pengusaha, pebisnis dan pemerintah pusat. Masyarakat kecil terus terzalimi," tandasnya.

Di sisi lain, aksi kekerasan yang bersifat horizontal juga kerap terjadi. Peristiwa ini biasanya lebih disebabkan karena isu sara-agama. Berdasarkan hasil studi UGM, bahkan menyebutkan, 2/3 konflik agama terjadi di Indonesia dalam 30 tahun terakhir.

"Di Jabodetabek, misalnya, daerah ini daerah yang dinamik secara ekonomi sehingga memunculkan penumpukan kekayaan dan secara langsung memunculkan juga kemiskinan. Kemiskinan ini yang kemudian memunculkan kekerasan," tutur Thamrin. [yeh]