INILAH.COM, Jakarta - Agar bisa tetap pertahankan citra sebagai partai bersih, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) harus berani menonaktifkan Tamsil Linrung yang terseret kasus di Badan Anggaran di DPR.

Pengamat Politik Universitas Gajah Mada (UGM) Arie Sujito mengatakan, seharusnya jika PKS ingin citranya tak semakin merosot akibat kasus program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) yang menyeret Tamsil, harus segera bersikap.

"Kalau menurut saya, kalau pendekatannya hukum PKS harus kooperatif kepada penegak hukum. Biar proses hukum berjalan cepat, tapi PKS jangan defensive (bertahan)," ujar Arie kepada INILAH.COM, Sabtu (11/2/2012).

Arie menilai, selama ini PKS terlihat tak memiliki ketegasan apapun terhadap Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Tamsil Linrung. Bahkan PKS dianggap mengalami dilema dalam menghadapi permasalahan Tamsil.

"Dia (PKS) kan dilema kalau melakukan tindakan tanpa proses hukum. Kalau pertaruhannya soal citra pasti akan begitu terus," jelasnya.

Lebih lanjut, Arie mengatakan, apabila PKS tak mau terus tersandera akibat terseretnya Tamsil, maka PKS harus bisa mengambil sikap tegas atas hal itu. "Kalau PKS berani dan progresif harusnya Tamsil di nonaktifkan dulu," jelasnya.

Dia melanjutkan, langkah penonaktifan ini bukan tanpa dampak. Sebab selain akan berdampak secara individu dan partai karena kasusnya belum terbukti, hal itu juga belum tentu disetujui oleh kader-kader di PKS.

Namun dari sikap itu PKS justru akan mendapatkan dampak positif dari masyarakat disaat partai-partai lain merelakan partainya terus tersandra oleh kasus hukum yang ada. "Itu akan berdampak kepada penilaian masyarakat, bahwa PKS benar-benar serius memberantas korupsi," tandasnya.[iaf]