INILAH.COM, Jakarta - Kalangan Komisi I DPR RI curiga pembelian pesawat intai tanpa awak buatan Israel tidak murni untuk menjaga kedaulatan NKRI, melainkan juga kepentingan politik.

"Kita harus lihat secara obyektif, apakah pada saat pemesanan ada penyimpangan atau tidak. Di situlah ranah DPR untuk meneliti. Kalau terjadi penyimpangan ya kita serahkan kepada aparat hukum," terang anggota Komisi I DPR RI, Teguh Juwarno di Jakarta, Sabtu (11/2/2012).

Teguh mencermati rencana pembelian pesawat intai Israel buatan Israel Aerospace Industries (IAI) melalui perusahaan asal Filipina, Kital Philippine Corporation (KPC), seolah mendapatkan restu Presiden SBY.

"Kita lihat kenapa beliau (Presiden) membiarkan ketika tentara bergegas, demi mengejar 2014, memborong alutsita dari luar negeri," ujarnya.

Menurutnya, jajaran tentara patriotik yang selama ini dibanggakan seluruh rakyat Indonesia karena loyalitasnya membela merah putih, menjadi sumir.

Komisi I DPR bukan tidak mungkin akan melakukan penolakan terhadap pembelian pesawat intai tersebut, meski pesawat yang rencananya didatangkan tahun ini sudah dikirim.

"Bahwa misalnya ini terjadi, ada pelanggaran Undang-Undang atau pengabaian terhadap konstitusi, bagaimana parlemen yang memberikan pertimbangan obyektif ternyata diabaikan," jelasnya. [mah]