INILAH.COM, Jakarta - Rencana pembelian pesawat kepresidenan seharga Rp910 miliar, hampir dipastikan tidak akan terganjal.

Namun Komisi I DPR RI akan tetap mengontrol penggunaan pesawat tersebut memberikan manfaat kepada kepentingan negara atau justru menjadi beban negara.

"Mau tidak mau kita harus telan (menerima) ini. Memang kalau kita lihat, membandingkan, Presiden Iran (misalnya) tidak merasa perlu untuk mempunyai pesawat, cukup pesawat komersial," tegas anggota Komisi I DPR RI, Teguh Juwarno, di Jakarta, Sabtu (11/2/2012).

Rencana pembelian pesawat kepresidenan menjadi pertanyaan besar, pasalnya dalam ingatan Komisi I DPR Presiden SBY dalam berbagai kesempatan selalu mengemukakan agar lebih memprioritaskan produksi dalam negeri.

Khusus teknologi burung terbang itu, Presiden SBY saat melakukan kunjungan pada 2010 lalu ke PT Dirgantara Indonesia (PTDI), bahkan memberikan cap bagi siapa saja yang tidak menggunakan produk dalam
negeri sebagai pengkhianat.

"Waktu beliau di PT DI tahun 2010, beliau mengatakan, mereka yang tidak menggunakan produksi dalam negeri semacam pengkhianat," ungkap politisi Partai Amanat Nasional itu.

Komisi I DPR selama ini juga turut mendorong masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri. Meski upaya itu dalam prosesnya tidak mudah. Teguh mencontohkan bagaimana tentara (TNI) lebih senang dengan alat/senjata (alutsita) dari luar negeri.

"Itu kan tidak masuk akal. Sementara teman kita (dari) ITB juga bisa memproduksi alat-alat yang sama dengan kualitas yang sama canggih," jelasnya. [mah]