INILAH.COM, Jakarta - Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dari Fraksi Partai Gerindra Pius Lustrilanang merasa selalu dikait-kaitkan dengan kasus renovasi ruang Badan Anggaran (Banggar) DPR. Padahal sebagai Wakil Ketua BURT dia bukan sebagai penentu atau pengambil keputusan sendiri.

Bahkan karena sering dikait-kaitkan oleh kasus renovasi ruang Banggar DPR, Pius merasa kinerja BURT selama ini tidak dihargai. Sehingga semua kesalahan tertuju depada BURT.

"Kinerja BURT tidak dihargai. Masyarakat masih mengartikan setiap pengambilan keputusan tidak dilakukan kolektif, padahal tugas pimpinan hanya tanda tangan dan yang di tanda tangani itu notulensi bukan kebijakan. Beda seperti di Kementerian, kalau di DPR yang eksekusi kerja itu mitra kerja kalau di DPR ya Sekjenlah," ujar Pius di Gedung DPR, Senayan, Jumat (10/2/2012).

Pius mengatakan, tidak akan menanggapi rekomendasi dari Badan Kehormatan (BK) DPR yang menyebutkan adanya penyimpangan dalam proses pembahasan anggaran renovasi ruang Banggar DPR. Dia hanya meminta BK bekerja secara maksimal dan tidak asal mengeluarkan rekomendasi saja.

"Tidak ada komentar biarkanlah, biarkan alat kelengkapan menjalankan fungsinya masing-masing, lagipula masih potensi kan. BK tidak boleh mengatakan dengan gegabah bahwa pimpinan bersalah, kalau begitu mereka tidak mengerti tatib dan MD3," ungkapnya. [mvi]