INILAH.COM, Jakarta - Keberadaan Dewan Kehormatan (DK) Partai Demokrat dianggap hanya sebagai pelengkap institusi partai politik.

"Hampir sama dengan partai yang lain. Itu pelengkap institusi politik saja," ujar pengamat politik UGM Arie Sujito kepada INILAH.COM saat disinggung masalah peran DK Demokrat, Kamis (9/2/2012).

Arie mencontohkan DPR. Sejauh ini, DPR memiliki Badan Kehormatan (BK). Namun, keberadaan BK ini tidak bisa merubah pengaruh dan perilaku anggota DPR.

Apalagi, dalam hal ini adalah partai politik. Baginya, kompromi adalah ujung dari pelanggaran etik yang dilakukan oleh kader partai. "Kalau pengawasan yang dibuat partai itu sulit. Tidak ada perubahan. Ujung-ujungnya kompromi," katanya.

Lebih lanjut, Arie mengatakan bahwa keberadaan DK Demokrat hanya sekedar normatif . Namun, secara manfaat untuk merubah dan mengawasi perilaku kader, tidak ada. "Tidak terlalu bermanfaat. Secara normatif ia (bermanfaat) tapi empiris tidak," katanya. [mah]